Network
Namun sebenarnya kata dia kadis DPMD sudah mencoba menjembatani masalah tersebut.
Diantaranya masalah keterlambatan siltap dan tunjangan baik untuk kades, perangkat desa, BPD dan RT RW.
"Tadi sudah didiskusikan dicari penyebabnya apa dan Alhamdulillah sama ibu bupati sudah dijawab, sudah dibahas mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi seperti itu (keterlambatan)," ucapnya.
PPDI juga sepakat kata dia akan berkomitmen bahwa ketika ada persoalan apapun harus dibahas dengan cara santun sesuai dengan adat ketimuran.
Mengedepankan komunikasi dibandingkan jalur demonstrasi.
"Kemudian bupati mengarahkan agar dilakukan pertemuan rutin antara OPD Pemda dengan kades perangkat desa. Agar muncul komunikasi keluhan permasalahan di desa sehingga bisa ditangani di tingkat kabupaten. Itu sebetulnya inti yang kita bahas tadi," katanya.
Rudy mengatakan, bupati sudah mengarahkan Kepada Kadis DPMD dan BPKAD agar menghitung ulang kewajiban apa yang harus disalurkan kepada pemerintah desa.
"Kemudian di bulan September akan menyalurkan siltap bulan Agustus kemudian menyalurkan BHPRD yang bulan April, itu akan disampaikan September. Kawan kawan desa dan BPD segera mengajukan kepada BPKAD proses pencairannya," ucapnya.
Sedangkan untuk BPHRD 2022 dan dua bulan tunjangan RT RW yang diluncurkan 2023 agar dianggarkan kembali di APBDes perubahan.
"Ini dimunculkan pendapatannya yang bersumber dari BHPRD dan dari siltap tunjangan RT RW yang angkanya akan disampaikan kadis DPMD ke desa. Di perubahan APBDes 2023 itu dimasukan sebagai pendapatan silakan digunakan untuk apa sesuai peruntukannya baru kepala BPKAD bisa transfer uang ke kas desa. Anggaran ada Rp24 miliar," katanya.***
