Network
Oleh karena itu dengan adanya KKPD tidak lagi sekadar tunai tapi menggunakan cashless. Walau saat ini baru 40 persen yang digitalisasi dan 60 persen masih tunai.
"Mudah mudahan kedepan bisa dimaksimalkan dalam rangka modernisasi transaksi dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas secara laporan dana akan mempermudah juga," ucapnya.
Sehingga tidak akan was was lagi ada penggunaan anggaran di luar ketentuan. Sebab semua penggunaannya terekam di jejak digital yang bisa dikonfirmasi secara rekonsiliasi maupun dengan OPD yang jadi piloting di Kabupaten Serang.
Baca Juga: Siap Menikah tapi Bingung Cari atau Pilih Jodoh? Simak Penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah
Ujang mengatakan penggunaan kartu kredit pemerintah domestik berbeda dengan kartu kredit pada umumnya. Dimana kartu kredit biasa menggunakan ATM, sedangkan KKPD menggunakan metode Qris.
"Jadi secara penggunaan tidak bisa diangsur jadi bayar sekaligus sesuai yang dijanjikan ketika jatuh tempo akan dilunasi oleh OPD yang menggunakan kartu kredit tersebut," ucapnya.
Ia mengatakan untuk di Banten sudah ada tiga daerah yang menggunakan KKPD. Yakni Provinsi Banten, Cilegon dan Kabupaten Serang.
"Mudah mudahan tidak hanya 10 semua bisa pakai KKPD," katanya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan hari ini telah dilauncing kartu kredit pemerintah domestik. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari melaksanakan Permendagri dan juga Permenkeu.
"Tentunya di era digital kita sepakat semuanya pemerintah di masyarakat kita terus melakukan cashless untuk mengurangi paperless. Itu upaya cashless dari semua kegiatan di Pemda Serang," ujarnya.
