Network
Lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (EKBANG), presentasi dilakukan oleh setingkat eselon tiga dan 3 perangkat daerah lainnya dipaparkan oleh fungsional yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan (DINKES) dan Dinas Pariwisata (DISPAR).
Baca Juga: Ombudsman & KI Banten Dorong Penyelenggara Negara Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik
Selanjutnya, pada Badan Publik Kabupaten/Kota, 6 Bupati dan Wali Kota memaparkan langsung presentasi Keterbukaan Informasi Publik sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dipaparkan oleh Wakil Bupati.
"Pertengahan Oktober 2023, tahapan monev akan dilanjutkan dengan visitasi ke badan publik yang telah memberikan paparan monev dimana badan publik akan divisitasi oleh 5 tim monev yang dibentuk oleh KI Banten," ucap Hilman.
Sementara itu, Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud mengatakan, monev Badan Publik bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dimana setiap Badan Publik wajib untuk menyediakan.
Kemudian, menerbitkan atau mengumumkan dan memberikan layanan informasi publik, mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik serta menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.
"Kami berharap monev yang diaksanakan KI Banten dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas," ucap Toni.***
