HUT ke 23 Provinsi Banten, Ketua Komisi I DPRD Banten Ingatkan Birokrasi Berdampak

Namun hal itu kata Jazuli, harus dimulai dari perubahan prilaku pimpinan pejabat, pegawai ASN maupun non ASN itu sendiri.

Sebab menurutnya, pimpinan di dalam birokrasi menjadi teladan bagi pegawai dalam struktur organisasi organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri.

Baca Juga: 23 Tahun Banten Menjadi Provinsi, Ribuan Warga Masih Miskin

"Harus dimulai oleh pimpinan. Karena karakter kepemimpinan yang mampu merubah kultur. Bukan hanya Gubernur tetapi pimpinan di OPD atau kepemimpinan dalam struktur kepegawaian itu sendiri," tegasnya.

Sebagai Anggota DPRD Banten, Jazuli juga mengingatkan mengenai perencanaan APBD. dimana menurutnya, birokrasi pemerintahan tidak lepas dari rencana penggunaan anggaran.

"Rencana penggunakan anggaran ini harus sesuai regulasi, dan berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan, tetapi mempertimbangkan sasaran kebutuhan program. Istilah belanja pegawai juga bukan sekedar buat pejabat atau pegawai yang ASN saja, dengan segala tunjangan dan lainnya, tapi yang bukan ASN atau honorer juga pegawai. Harus mendapat prioritas," tegasnya.