Network
KABAR BANTEN - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Banten, Ahmad Nuri, sejalan dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Politisasi agama, menurutnya, harus ditinggalkan karena bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat.
"Saya sebagai Ansor Banten mendukung penuh pernyataan ketum kita, jika perlu kita sosialisasi ke masyarakat, ke kader. Sudahlah, politik menggunakan agama tinggalkan. Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi kebangsaan," kata Nuri dalam keterangan tertulis, Senin 2 Oktober 2023.
GP Ansor Banten, katanya, tegak lurus dengan pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan. Apa yang disampaikan oleh Gus Yaqut baik selaku Ketua Ansor maupun Menteri Agama, karena memiliki tugas sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi pendidikan kebangsaan dan politik.
Baca Juga: HUT ke 23 Provinsi Banten, Ketua Komisi I DPRD Banten Ingatkan Birokrasi Berdampak
"Ketum sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus saya kira. Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral," jelasnya.
Kemudian, wacana Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB juga dianggap sebagai respons yang reaktif dan baperan. Justru, menurutnya apa yang disampaikan Menag sudah tepat karena telah memberikan isyarat bahwa politisasi agama punya potensi memecah belah.
Baca Juga: Pemilu 2024, DKPP Terima 7 Aduan Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu di Banten
"Saya kira terlihat reaktif dan baperan yang seolah-olah ketum kita ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru ketum memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah. Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi, harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama. Harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman," ujarnya.
Ia melanjutkan, di konteks Banten, pendapat Menag justru harus disampaikan ke tingkat lokal. Warga jangan sampai terjebak dalam isu SARA, agama demi kepentingan politik. "Banten kalau diberi sosiasilasi akan bagus. malah insiden ancaman itu tidak produktif untuk Banten," ujarnya.***
