Network
KABAR BANTEN - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Wilayah Banten meminta kepada Pemkot Cilegon agar dapat meningkatkan pelayanan publik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi, disela-sela penanda tanganan zona Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon mengatakan, budaya pelayanan yang prima harus dilakukan.
“Budaya pelayanan untuk meningktkan publik yaitu bagaimana kita bisa membangun narahubung. Sebagaimana peningkatan kapasitas, publikasi informasi, reward dan punishment, kompensasi pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan,” kata Fadli Afriadi, Rabu 25 Oktober 2023.
Ia menuturkan, tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan pelayanan public adalah, membangun komunikasi kepada masyarakat harus terbuka.
“Jangan takut akan kritikan masyartakat. Karena dengan adanya kritik, kita bisa mengetahui dan harus segera melakukan evaluasi,” ujarnya.
Pelayanan public, kata dia, adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat. Dimana, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, begitupun sebaliknya.
“Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat,” tuturnya.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, yang hadir langsung menegaskan bahwa konsep Kota Cilegon saat ini adalah melayani masyarakat dan bukan dilayani.
“Dari 10 program yang dicanangkan sudah hampir terlaksana dengan baik. Lurah dan Camat harus dapat bertindak sebagai marketing yang dapat menyampaikan program yang telah dijalankan Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon,” tuturnya.
