Network
KABAR BANTEN – Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah menganggarkan hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, mulai dari pemilihan Gubernur Banten, Pemilihan bupati dan walikota.
Jika dikalkulasikan total anggaran hibah keseluruhan mencapai Rp 1,1 Triliun lebih. Total itu belum termasuk dana hibah untuk Bawaslu Kota Tangerang.
Dari total keseluruhan dana hibah tersebut, untuk KPU Provinsi dan kabupaten/kota di Banten sebesar Rp. 901 Miliar lebih dan dan untuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 231 Miliar lebih, belum termasuk untuk Bawaslu Kota Tangerang.
Baca Juga: Launching Aplikasi Srikandi, Arsip Kabupaten Serang Bakal Lebih Tertata
Masih-masing penyelenggara pemilu itupun ada yang sudah menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah setempat.
Seperti KPU dan Bawaslu Provinsi Banten bersama Pemprov Banten, berlangsung di salah satu Gedung di KP3B, Rabu 8 November 2023.
Penandatanganan NPHD untuk KPU dan Bawaslu Banten dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal, Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan.
Itu juga dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Banten dan juga penyelenggara pemilu di Banten.
Rincian nilai sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal.
Ia mengatakan total dana hibah yang bakal diterima Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota Banten sebesar Rp 231 Miliar lebih.
Nilai tersebut terdiri dari hibah untuk Bawaslu Provinsi Banten sebesar Rp 100 Miliar lebih.
Dicairkan melalui dua tahap yakni melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 45 Miliar lebih dan APBD 2024 Rp 97 Miliar lebih.
Kemudian Ali juga menyebutkan nilai dana hibah untuk Pilkada 2024 yang bakal diterima Bawaslu Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Serang Rp 22 Miliar, Kota Serang Rp 7 Miliar Lebih, Kota Cilegon Rp 11 Miliar lebih, Kabupaten Lebak Rp 20 Miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 15,9 Miliar lebih, Kabupaten Tangerang Rp 36 Miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 18 Miliar.
Sementara itu lanjut Ali untuk nilai hibah dari Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah setempat.
“Menunggu konfirmasi walikota,” katanya.
Jika harus dilihat dari rincian jumlah, hibah untuk pilkada paling kecil di Kota Serang yang hanya Rp 7 Miliar lebih dan paling besar di Kabupaten Tangerang Rp 36 Miliar.
Ali menjelaskan bahwa untuk pengunaan total anggaran hibah dari Pemprov Banten ke Bawaslu Banten paling besar akan digunakan untuk belanja pegawai atau biasa disebut lembaga ad hoc mulai tingkat kecamatan desa/keluarahan hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS).
Itu terhitung sejak saat tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai.
“Paling banyak di dalam anggaran kami di Bawaslu itu paling banyak itu untuk belanja pegawai. Belanja pegawai badan ad hoc sampai ke pengawas TPS sesuai dengan jumlahnya 33 ribu sekian dan kita untuk sampai kabupaten kota itu belanja pegawai ad hoc dibebankan kepada APBD yang diserahkan dari Provisni ini,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KPU Banten Ahmad Suja’i juga menjelaskan total keseluruhan dana hibah untuk Pilkada 2024 yang diterima KPU Banten dan kabupaten/kota Rp. 901 Miliar lebih.
Kata Suja’i, dari total tersebut terdiri dari dana hibah untuk KPU Provisi Banten sebesar Rp 499 Miliar lebih, KPU Kota Cilegon Rp 32 Milier lebih, KPU Kabupaten Serang Rp 56 Miliar lebih, KPU Kota Tangerang Rp 61 Miliar lebih, KPU Kota Serang Rp 28 Miliar, KPU Kabupaten Pandeglang Rp 48 Miliar lebih, Kabupaten Lebak Rp 50 Miliar, Kabupaten Tangerang Rp 78 Miliar lebih, Kota Tangsel Rp 47 Miliar lebih.
Jika harus melihat porsi angaran hibah untuk Pilkada 2024 yang diberikan kepada KPU, paling kecil di Kota Serang yang hanya Rp 28 Miliar dan paling besar di Kabupaten Tangerang Rp 78 Miliar lebih.
Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan menjelaskan bahwa tahapan Pilkada 2024 belum dimulai. Dengan demikian, dana hibah untuk Pilkada 2024 tidak digunakan sampai ada kejelasan dari KPU RI menegani tahapan Pilkada.
“Pilkada ini belum ditentukan oleh KPU RI. Maka kita masih akan menampung dana itu. Jadi penyerapannya belum dilakukan masih menunggu petunjuk teknis di KPU RI itu sendiri. Penggunaanya untuk tahapan, sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih,” jelasnya.***
