Network
Di sisi lain, Syaiful juga mengingatkan pemerintah daerah. Adanya investasi segar di Banten, ujar dia, menuntut kreatifitas dari pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi ekonomi.
Baca Juga: Triwulan I 2020, Pertumbuhan Ekonomi Banten Alami Perlambatan
Investasi juga menuntut adanya regulasi yang baik. Salah satunya pajak, untuk bertambahnya pendapatan asli daerah serta pengentasan pengangguran di daerah.
Inisiasi Pemulihan Ekonomi
Diketahui, Provinsi Banten sendiri tengah mengalami kesulitan keuangan. Target pendapatan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 turun, atau defisit pendapatan sebesar Rp1,796 triliun, dengan rincian APBD tahun 2019 kemarin sebesar Rp13,2 triliun turun menjadi Rp11,6 triliun pada APBD tahun 2020 ini.
Terhadap PSN ini, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa proyek strategis nasional memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja.
Baca Juga: Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp5 Juta, Disnaker Akan Koordinasi Dengan BPJS Ketenagakerjaan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, penyerapan warga lokal ini, akan mendorong pendapatan per kapita. Dengan begitu, kata dia, secara langsung ikut mendorong pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
"PSN tetap memprioritaskan dalam rangka untuk tenaga lokal untuk mengerjakan PSN," kata Al Hamidi, di kesempatan terpisah, Kamis 10 September 2020.
Dia berharap, proyek PSN termasuk PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasi pemulihan ekonomi di provinsi tersebut. Selain itu, PSN di Banten juga berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten.
