Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mendorong Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk meminta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang.
Sebab, tahun ini pemerintah kota tidak mendapat sokongan atau bantuan anggaran guna program yang masuk dalam kesejahteraan masyarakat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan, pihaknya akan berupaya menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat membantu penganggaran di Kota Serang.
Baca Juga: 890 APK Melanggar, Bawaslu Kota Serang Surati Peserta Pemilu
"Nanti kami akan berusaha berkoordinasi dengan Kementerian PUPR supaya memberikan bantuan CSR," katanya, Senin (11/12/2023).
Maka dari itu, saat ini pihaknya akan mulai melakukan pendataan serta verifikasi dan validasi terkait jumlah rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni.
"Tinggal nanti menunggu data dari kepala dinas (DPKP). Mudah-mudahan, bisa berjalan dengan baik, dan akan kami prioritaskan," ujarnya.
