Network
Tinggal bagaimana selanjutnya pihaknya berkoordinasi dengan BPBD, mana dan seperti apa bencana yang ditangani DPRKP.
"Karena pak kadis semangatnya ketika ada puting beliung atau kebakaran kalau BPBD harus ada status bencana itu proses lama, kalau pak kadis inginnya sehari dua hari hadir survei kita langsung hadir. Cuma sampai sekarang dicoba dulu kalau sekarang bagaimana pun payung hukum harus kuat dulu. jangan sampai niat baik tapi salah," ucapnya.
Padahal kata dia, sejak tahun lalu telah dianggarkan untuk penanganan rumah terdampak bencana tersebut.
Pada tahun lalu ada anggaran untuk 5 rusak berat dengan anggaran Rp40 juta per rumah, rusak sedang 10 rumah dengan anggaran Rp12 juta per rumah.
Baca Juga: Klasemen Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 , Palestina dan Suriah Tunda Kelolosan Timnas Indonesia
"Belum terserap memang tahun kemarin, masih ditangani BPBD, makanya kedepannya semangatnya kalau ada perumahan kena bencana segera hadir cuma payung hukum belum selesai. Sebenarnya perbup sudah dan konsultasi ke kementrian sudah," katanya.
Istilahnya kata dia, walau bukan status bencana tapi BPBD bisa keluarkan surat keterangan bahwa terjadi bencana.
Sehingga prosesnya tidak terlalu panjang.
"Kalau ada bencana bukan yang masif yang lokal kita segera hadir," ucapnya.
Jafung Penyedia Perumahan DPRKP Widi Ardiansyah mengatakan dua tahun terakhir sudah dianggarkan untuk penanganan rumah terdampak bencana.
