Network
KABAR BANTEN - Pemprov Banten dan Kabupaten kota siagakan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapannya dalam hal pelayanan kesehatan khususnya bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov dan Pemerintah kabupaten kota sudah membentuk Desk Pemilu 2024.
Baca Juga: Pemilu 2024, Caleg Muda di Kota Cilegon Gencar Sosialisasi, Pengamat Politik: Usung Perubahan!
Dengan adanya Desk Pemilu 2024 diharapkan menjadi wadah informasi bersama dalam memastikan kesiapan Pemilu 2024.
"Pemprov Banten telah membentuk Desk Pemilu. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk Desk Pemilu. Sehingga bisa saling memberi informasi, bisa lebih cepat dan terukur,” kata Al Muktabar di KP3B Curug, Kota Serang, akhir pekan kemarin.
Rapat tersebut diikuti Bupati, Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, termasuk para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Banten.
Al Muktabar menuturkan, melalui rapat tersebut disampaikan bahwa dibidang kesehatan menjadi perhatian khusus bersama jelang Pemilu 2024.
Bahkan meminta para kepala daerah mengecek kesiapan pelayanan kesehatan di kabupaten dan kota.
Mulai dari kesiapan rumah sakit, dan juga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan serta kesehatan.
"Bidang kesehatan, telah menjadi perhatian khusus di Kabupaten/Kota. Secara teknis pihaknya memintakan pengecekan masing-masing sarana di Kabupaten/Kota mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan, hingga akses ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dioptimalkan," katanya.
Kata Al Muktabar, Pemprov Banten menyiapkan Rumah Sakit Banten untuk pelayanan kesehatan.
Ia berharap juga rumah sakit swasta yang ada di Provinsi Banten. Pelayanan kesehatan khususnya bagi penyelenggara Pemilu 2024.
"Kita juga mendukung dalam rangka bidang kesehatan itu karena kita juga memiliki Rumah Sakit Provinsi. Kita harapkan juga dukungan bersama dari rumah sakit swasta,” ucapnya.
Masih dalam rangkaian yang sama, Al Muktabar juga mengakui bahwa Pemprov Banten hingga Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan mitigasi terhadap kendala teknis.
“Rapat dalam rangka memantau agenda besar kita Pesta Demokrasi 2024. Secara umum dilaporkan oleh Kabupaten/Kota kesiapan-kesiapan masing-masing secara detail," tuturnya.
Dengan demikian maka pada prinsipnya kita telah sesuai dengan tahapan. Kita optimis bahwa tanggal 14 Februari 2024 semua bisa sesuai harapan,” kata Al Muktabar menambahkan.
Dari hasil rapat itu kata Al Muktabar, beberapa kendala teknis telah dilakukan mitigasi.
Di antaranya terkait dengan kemungkinan adanya kawasan banjir, wilayah blank spot, hingga kepulauan telah dibahas untuk langkah-langkah penyelesaiannya.
Mitigasi dan bahasan langkah penyelesaian merupakan tindak lanjut dari pemetaan berbagai hal oleh KPU Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024.
Masih menurut Al Muktabar, juga dilaksanakan evaluasi terkait daya dukung Kepala Daerah bersama jajarannya serta Forkopimda terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Termasuk pula terhadap KPU dan Bawaslu sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing.
“Hal-hal lain, kita terus mengikuti perkembangan, ini masih 18 hari lagi. Kita terus lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, maka 14 Februari 2024 kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota di Provinsi Banten sudah mulai menyiapkan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dikirim ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Bahkan sudah mulai melakukan proses pengesetan atau pengelompokan kebutuhan logistik per TPS untuk kemudian dipacking.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KPU Provinsi Banten Ahmad Suja'i mengatakan, semua jenis logistik saat ini sedang dilakukan proses pengesetan kebutuhan per TPS untuk di packing atau di masukan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu.
Ia menjelaskan bahwa proses pengesetan kebutuhan logistik per TPS penting dilakukan lantaran setiap kotak suara isi logistiknya tidak sama.
Baca Juga: 11 Tugas Pokok Anggota KPPS Pemilu dan Pilkada 2024 Lengkap dengan Rincian Honornya
Seperti kotak suara presiden dan wakil presiden ada 13 jenis logistik, kotak suara DPD RI ada 4 jenis logistik, kotak suara DPR RI sampai dengan kotak suara DPRD Kabupaten/kota itu ada 3 jenis logistik.
“Bahkan ada juga jenis logistik yang diluar kotak suara seperti bilik suara, tanda pengenal petugas di TPS, saksi, bolpoint, spidol dan yang lainnya," ujarnya.
"Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Keputusan KPU RI Nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu,” kata dia menambahkan.***
