Network
KABAR BANTEN – Pemerhati Pemilu 2024 meminta KPU Provinsi Banten dan kabupaten/kota untuk memastikan tidak ada pemotongan gaji kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS serta anggaran oprasional tempat pemungutan suara atau TPS.
Pemerhati Pemilu 2024 Masudi mengatakan, pengelolaan penggunaan angaran baik untuk gaji KPPS maupun angaran oprasional TPS harus transparan.
Sehingga kata Masudi, publik khususnya petugas TPS itu sendiri bisa mengetahui besaran gaji dan juga besaran oprasional untuk TPS.
Baca Juga: Pengamat Sebut Debat Terakhir Capres 2024 Mantapkan Pilihan Pemilih Rasional
“Saya bersaran KPU provinsi hingga kabupaten/kota ke bawah agar pengelolaan anggaran transparan, operasional KPPS, pendirian TPS, konsumsi dan lain sebaginya harus terbuka. Bahkan pastikan tersosialisasikan ke KPPS,” ujar Masudi kepada Kabar Banten, Minggu, 4 Februari 2024.
Mantan Anggota KPU Provinsi Banten itu menilai, transparan dalam penggunaan anggaran menjadi penting untuk mencegah adanya kasus pemotongan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Seperti pemotongan gaji dan oprtasional TPS.
“Jangan sampai petugas KPPS tidak tahu nilai rincian untuk oprasional TPS. Petugas TPS harus tahu itu,” katanya.
