Network
Maka dari itu menurut Adib, Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus membuktikan bahwa gencarnya pemberian bansos kepada masyarakat tidak dipolitisasi atau bebas dari kepentingan politik.
"Pj Gubernur itu membuat pembuktian, benar engga tahapan Bansos pada Februari ini, oh karena ada orang kelaparan, apakah sudah sesuai rencana aksinya begini," ucapnya.
Jika ternyata Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa membuktikan alasan kuat gencarnya bansos disalurkan dimasa kampanye Pemilu 2024, menurut Adib patut diduga ada agenda terselubung dibalik gencarnya pembagian Bansos.
"Kalau nyebar-nyebar saja patut, orang wajar kalau menilai itu ada hidden agenda kan begitu," katanya.
Ia menjelaskan, secara normatif memang tidak ada salah dengan penyaluran bansos sepanjang sesuai dengan aturan.
"Cuma yang menjadi resisten karena Pj ini dianggap mempunyai kepentingan terselubung. Makanya sebenarnya PR nya tinggal sejauh mana Pj Gubernur bisa membuktikan bahwa bansos itu memang instrumen penting untuk mengendalikan inflasi misalnya, merupakan langkah tepat untuk menolong warganya misalnya," katanya.
"Sejauh mana Pj ini punya hal untuk membuktikan bahwa ini tidak ada kepentingan politik. Selama Pj Gubernur Banten bisa membuktikan segala macamnya engga ada masalah," ucapnya menambahkan.***
