Network
"Yang jelas kenapa KPU Provinsi engga menanggapi, tidak merespon terhadap yang disuarakan saksi kami, karena mereka (KPU Banten) merasa ini sudah ditandatangani saksi, ternyata begitu kami akurkan konfirmasi terhadap saksi kami oh merasa tidak ada tandatangan, tapi ko ada tanda tangan, wah berarti ini dipalsukan, jelas ini sudah berbeda jauh tandatangannya," jelas Nur'aeni.
Persoalan itupun sudah disampaikan Nur'aeni bersama para politisi Partai Demokrat kepada KPU Banten dalam rangkaian pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024.
Baca Juga: Akhir Maret 2024, 45.287 Hektare Tanaman Padi di Banten Siap Panen
"Alhamdulillah dari pihak KPU merespon itu dan mereka menyampaikan bahwa, kita harus sampaikan aspirasi ini kepada Bawaslu Provinsi Bangen untuk segera ditindaklanjuti kepada KPU Provinsi," katanya menirukan hasil dialog dengan Komisioner KPU Banten.
Menurutnya, persoalan dugaan pemalsuan tandatangan saksi peserta pemilu atas dokumen hasil pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 merupakan kejahatan dalam pesta demokrasi.
"Karena ini tidak bisa dibiarkan, ini kan kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif. Berarti ini sudah diniatkan, apalagi sampai tanda tangan dipalsukan," katanya.
Sementara itu, awak media mencoba konfirmasi persoalan tersebut ke Komisioner KPU Provisni Banten setelah pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU Banten hari kedua selesai. Namun tidak berhasil.
Untuk diketahui, polemik itu merupakan rangakaian dari sebelumnya. DPC Partai Demokrat Kota Serang menduga adanya penggelembungan suara Caleg DPR RI Dapil Banten II yakni Serang-Pandeglang.
Dugaan tersebut tidak hanya disuarakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024, tetapi juga dilaporkan ke Bawaslu Provisni Banten.***
