Partisipasi di Saat Pandemi

Baca Juga : Kelola Keuanganmu di Usia 20-an Agar Tetap Aman Habis Gajian

Jika melihat sejumlah negara yang tetap menggelar pemilu di tengah badai pagebluk, angka partisipasinya merosot dari pemilihan sebelumnya. Sebut saja Perancis, yang tetap melaksanakan Pilkada tahun ini, partisipasi pemilihnya hanya 40,0 persen. Turun sekitar 12 persen dari sebelumnya yakni 52,0 persen. Atau Iran yang melakukan pemilu legislatif, partisipasi turun tajam dari 60,1 persen menjadi 42,3 persen (turun sekitar 17,8 persen). Begitu juga Belarus (84,2 persen dari 87,2 persen), Serbia (48.9 persen dari 56,1 persen), Wisconsin (negara bagian Amerika Serikat, 34,0 persen dari 47,0 persen).

Memang ada negara yang suskes mendulang angka partisipasi meski pemilu dilaksanakan di tengah pandemi. Polandia misalnya, yang menggelar pemilu presiden, mengalami kenaikan sebesar 17,3 persen dari pemilu sebelumnya. Korea selatan dan Singapura juga mengalami hal serupa naik 8,2 persen dan 2.1 persen.   Namun, jangan dilupakan, kenaikan angka partisipasi ditiga negara tersebut, didukung oleh banyak faktor. Bukan saja dari aspek regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga keseriusan pemerintahnya menanggulangi pandemi. Ini memunculkan trust masyarakat terhadap apa pun yang dikerjakan pemerintah.  

Berdasarkan dirilis yang dikeluarkan Institute for Democracy and Electoral  Assistance (IDEA),  sejak 21 Februari hingga 20 September tahun ini, terdapat 71 negara yang memutuskan menunda pemilu nasional dan daerah karena pandemi. Meski begitu, dalam perjalanannya sebanyak 23 negara akhirnya melanjutkan pemilihan termasuk di dalamnya Indonesia. Sisanya 48 negara sampai saat ini tetap melakukan penundaan.

Baca Juga : Lewat Telepon, Syafrudin Ditetapkan Jadi Ketua PAN Banten

Ancaman penurunan partisipasi di tengah pandemi bukan gertak sambal. Setidaknya ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, keengganan masyarakat mendatangi tempat dimana akan terjadi kerumunan, karena khawatir tertular virus Covid-19. Termasuk ke lokasi TPS pada pemilihan nanti. Kedua, hilangnya beberapa kegiatan kampanye di ruang terbuka yang memungkinkan terjadi kontak fisik secara langsung. Karakter ini bertolak belakang dengan covid-19 yang mengharuskan orang menjauh dari keramaian dan menjaga jarak aman satu-sama lain.  

Padahal kita tahu, Selama bertahun-tahun kegiatan kampanye luar ruang lewat pertemuan terbatas maupun rapat umum menjadi pilihan favorit. Paslon atau tim kampanye bebas bergerak dari satu titik kumpul ke titik lain untuk menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan. Kini cara-ara itu tidak bisa lagi digunakan digantikan kampanye lewat media sosial, cetak, dan elektronik. 

Ketiga, terbatasnya jumlah komponen yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk satu pasangan calon. Berbeda dengan pemilu presiden atau legislatif, dalam pilkada pihak yang ikut mengampanyekan pasangan calon terbatas hanya pasangan calon, tim kampanye dan parpol pengusung/pendukung. Untuk yang terakhir ini acapkali tidak semua bergerak. Jika dalam satu daerah terdapat dua pasangan calon misalnya, maka hanya mereka-mereka yang ada dalam dua gerbong inilah yang luntang-lantung “menjual” calon ke masyarakat.

Baca Juga : Jelang HUT ke-20, Puluhan Pejabat Pemprov Banten Dirombak

Agar partisipasi publik dalam pemilihan dimasa pandemi ini tidak terkoreksi terlalu dalam, maka perlu tindakan nyata. Beban ini bukan hanya ada di pundak penyelenggara dan peserta pemilihan. Pemerintah pun kebagian tanggung jawab. Pemerintah harus memperlihatkan keyakinannya dan kesungguhannya menekan laju penambahan jumlah kasus positif Covid-19 melalui tracing, tracking dan treadment secara masif. Langkah ini diperlukan guna mengembalikan keraguan dan keengganan publik mendatangi tempat keramaian utamanya di hari pencoblosan. Pun peserta pemilihan, harus mencari cara mengefektifkan kampanye virtualnya sehingga pengenalan diri dan program bisa sampai dan menempel di ingatan pemilih.