Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menyediakan program alternatif untuk meminimalisir agar masyarakat Kabupaten Pandeglang tak terjerat rentenir atau bank keliling.
"Harus ada alternatif yang disiapkan untuk masyarakat, pemerintah juga bisa melakukan intervensi ini dalam meminimalisir kasus jeratan rentenir," kata Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Asep Rafiudin Arief kepada Kabar Banten, Rabu 3 April 2024.
Dikatakan Asep, maraknya fenomena masyarakat terjerat piutang bank keliling seakan menjadi persoalan yang pelik, dan sulit dihentikan. Dimana masyarakat cenderung memilih datang ke rentenir saat terdesak faktor kebutuhan karena tiadanya alternatif lain yang dapat menyelesaikan masalah finansial yang menderanya.
"Selain dari faktor kebutuhan yang mendesak, juga dipengaruhi karena tidak adanya alternatif lain yang bisa menyelesaikan masalah finansial yang mendera masyarakat," ungkapnya.
Menurut Asep, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan melibatkan BAZNAS atau lembaga zakat lain untuk bersama-sama turun tangan ke setiap desa menggalang infaq untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
"Bisa bekerja sama dengan pemerintah desa dan mereka membuat Amil Zakat di desa yang sudah dilatih," ungkapnya.
"Karena di setiap desa dipastikan tidak semua warga nya kurang mampu pasti ada sebagian yang mampu. Dan yang mampu itu diminta zakat atau infaqnya untuk diserahkan ke lembaga yg sudah dibentuk tadi. Sehingga permasalah kebutuhan dasar di masyarakat setidaknya bisa ditopang dari itu," sambungnya.
Lebih lanjut Asep menyampaikan, untuk mewujudkan rencana tersebut Pemkab Pandeglang tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak.
"Namun ini butuh kerja keras untuk dapat merealisasikannya karena harus ada sinergitas dan keterbukaan dari semua pihak," tandasnya.***
