Network
KABAR BANTEN - Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman pada Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin 5 Oktober 2020. Syaikhu menegaskan PKS tetap menjadi oposisi dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," kata Syaikhu seprti dikutip kabarbanten.pikiran-rakyat.com dari situs resmi PKS.id.
Dalam kesempatan itu juga Syaikhu yang saat ini menjadi anggota DPR RI menyampaikan terima kasihnya atas kinerja kepengurusan partai periode 2015-2020 yang telah banyak membawa kemajuan bagi partai dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.
Baca Juga : Aksi Buruh Tolak Omnibus Law Ciptaker, Lalin di Tangerang Lumpuh
Sedangkan Sohibul Iman mengatakan tradisi di PKS, jabatan Presiden itu hanya satu periode saja. Menurut dia, tradisi ini sangat baik untuk dilanjutkan. Ia mengatakan tunjuannya agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan.
“Ahmad Syaikhu salah satu kader terbaik partai yang layak melanjutkan tugas sebagai Presiden PKS. Beliau pribadi yang santun, berintegritas dan totalitas dalam berjuang,” tutur Sohibul Iman yang diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mendampingi Habib Salim.
Baca Juga : Milenial Ramaikan Pilkada di Banten, Begini Kata Pengamat
Berikut susunan kepengurusan baru DPP PKS masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman.
Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua Majelis Syura. Untung Wahono sebagai sekretaris Majelis Syura. Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP.***
