Network
Ahmad Saukani mengatakan, gerakan penolakan Omnibus Law RUU Ciptaker lahir dari pengurus di kabupaten/kota. Mereka mengambil inisiatif sendiri melakukan aksi demonstrasi.
"Basis itu ada di wilayah kabupaten/kota sehingga kawan-kawan di kabupaten/kota ini punya inisiatif sendiri," katanya.
Masing-masing kabupaten/kota memiliki aliansi dan telah mengemas isu masing-masing yang disampaikan dalam aksi. Isu terutama menyangkut persoalan yang meresahkan kalangan buruh.
"Mereka punya aliansi supaya dilihat sama mengemas isu yang notabene memang isu ini meresahkan semua sebenarnya," katanya.
Baca Juga : Peta Risiko Covid-19 Banten Berubah : Tangerang Raya Keluar dari Zona Merah
Salah satu aksi aliansi buruh rencananya dilaksanakan di Kabupaten Serang, titiknya di Kecamatan Cikande. Khusus untuk SPN, pengurus setempat telah menyampaikan izin kepada pihaknya.
"Biar keseluruhan saja mengampanyekan bahwa sikap buruh tetap, masih melakukan penolakan terhadap diundangkannya Omnibus Law," ujarnya.
Adapun alasan dilakukannya penolakan terhadap Omnibus Law RUU Ciptaker, karena di dalamnya tak memberikan kepastian kerja (job secutiry), kepastian penghasilan (income security) dan kepastian perlindunagn sosial (social security).
Kemudian, aturan-aturan di dalamnya juga berpotensi memecah kebebasan berserikat bagi buruh.
"Bicara jaminan pekerjaan mau dari mana? Nanti perusahaan kontraknya (lama pekerja berstatus pegawai kontrak) enggak ada batas," tuturnya.***
