Network
Dia mengakui, jika delapan petugas PPK di Kecamatan Taktakan dan Walantaka tersebut telah dinyatakan bersalah dan mendapat teguran serta sanksi administasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten.
Namun, dalam putusan tersebut tidak ada catatan khusus ataupun larangan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau perekrutan PPK Pilkada 2024.
"Kalau kami mengikuti proses dan hasil sidang di Bawaslu (Banten), hanya terbukti melakukan pelanggaran administraf. Tidak ada klausul yang menyebutkan dalam putusan Bawaslu (Banten) untuk tidak dipilih kembali," tuturnya.
Namun, kata dia, KPU Kota Serang tetap memberikan pembinaan terhadap PPK yang dinyatakan melakukan pelanggaran atau bermasalah setelah adanya sidang putusan dari Bawaslu Provinsi Banten.
"Pasca persidangan itu, kami melakukan pembinaan PPK di dua kecamatan itu. Di Kecamatan Taktakan ada empat orang, dan Walantaka juga empat, ada yang ketua dan ada yang anggota (PPK)," ucapnya.
Baca Juga: Soal Sengketa Pileg, KPU Kota Serang Belum Lakukan Penyandingan, Ini Penjelasannya
Pihaknya juga mengaku telah meminta surat pernyataan kepada delapan orang PPK yang melanggar pada pemilihan legislatif (Pileg) Februari 2024 kemarin untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.
Termasuk memberikan pembinaan serta pengawasan secara ketat terhadap mereka, sebagai antisipasi adanya kejadian yang sama.
"Intinya kami sudah melakukan upaya pembinaan-pembinaan yang kemudian, mereka tidak boleh mengulanginya kembali, dan itu sudah ada surat pernyataan. Kesalahan mereka itu administratif, seperti salah penulisan dan sebagainya," ujarnya.***
