Network
KABAR BANTEN - Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang dan Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin 12 Oktober 2020.
Pantauan Kabar Banten, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang (Alerta) tersebut turun ke jalan dan melakukan long march menuju Puspemkot Tangerang. Pintu masuk Pemkot Tangerang juga dihadang para mahasiswa.
Tidak hanya mahasiswa Alerta, massa juga terlihat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang turut menggeruduk Pemkot Tangerang.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Alerta, Fadil menyampaikan bahwa pihaknya meminta DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang untuk menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Tuntunan pertama meminta setiap fraksi DPRD dan Wali Kota menandatangani fakta integritas ketidaksepakatan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” tegas Fadil dalam orasinya.
Baca Juga : Terkait RUU Ciptaker, Wali Kota dan Bupati Tangerang Surati Presiden
Hal senada juga dikatakan Zaka, orator dari Alerta. Ia menilai pemerintah, DPR sudah mulai tuli karena tidak mendengar aspirasi rakyat. Menurut dia, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan rakyat terutama kaum buruh.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut perwakilan-perwakilan fraksi DPRD Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang serta para anggota DPR RI dari Dapil Banten untuk menemuinya. Mereka ingin pihak eksekutif dan legislatif tersebut menandatangani pakta integritas tentang penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun, massa aksi dari Aliansi Rakyat Tangerang (Alerta) tersebut hanya ditemui empat anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKS dan Demokrat. Sementara fraksi lainnya serta Wali Kota Tangerang tidak berada di lokasi.
