Network
Ketua Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Serang Mawardi mengatakan anggota dewan sebenarnya mewakili masyarakat untuk memberikan suatu keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
"Jangankan bicara tata kelola pemerintahan, keterkaitan kedisiplinan mengenai rapat paripurna saja luar biasa (tidak tertib) karena itu watak," ujarnya kepada Kabar Banten, Kamis 27 Juni 2024.
Terkait pendisiplinan dirinya mengaku sebagai ketua BK sudah bingung dengan para anggota dewan tersebut. Karena menjadi anggota dewan hanya sebatas terpilih, namun mereka kurang begitu memaknai kewajiban dalan rangka apa yang bisa dijalankan dan apa yang tidak bisa dilakukan dalam tugas tersebut.
Mawardi mengaku sudah memanggil para anggota dewan tersebut sebelum rapat paripurna. Alasan mulur hingga dua jam karena paripurna memerlukan kuorum, sehingga menunggu dua orang saja memakan waktu dua jam.
"Setelah kuorum dua anggota datang baru bisa dilakukan. Karena bagaimana pun kehadiran kita penting dalam rangka paripurna menetapkan Raperda terkait anggaran 2023," ucapnya.
Disinggung soal sanksi ia mengatakan selama ini belum pernah ada anggota dewan yang disanksi. Namun baru sebatas teguran saja.
"Gak bisa dikatakan bandel usia segitu mah, tanggung jawab harusnya," ujarnya.
Menurut dia anggota dewan yang kerap tak hadir adalah orang yang itu itu saja. Bahkan ketika rapat paripurna seringkali membohongi, diantaranya dengan tandatangan nitip absen, kemudian begitu rapat pulang.
"Membohongi, jadi kalau parlemen di Kabupaten Serang ini selalu begini terus gimana kita bisa wakili masyarakat yang ada," ucapnya.***
