Network
“Money politic kan sama saja membeli suara, sehingga ketika suara telah dibeli, ya sudah, tidak ada urusan lagi. Beda kalau si kepala daerah terpilih merupakan hasil pilihan rakyat. Tentu kepala daerahnya akan sayang dengan rakyat, sehingga rakyat akan diperhatikan,” ujar Suwaib.
Baca Juga : Pilkada Kota Cilegon 2020: Dengan Jumlah Terbatas, KPU Siapkan Masker di TPS
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilegon Rikil Amri menuturkan, meminimalisir potensi politik uang merupakan tanggung jawab bersama. Baik itu KPU, Bawaslu, paslon, juga masyarakat.
“Paslon harus gencar bersosialisasi, KPU pun harus membantu. Masyarakat juga harus berani menolak kalau ditawarkan uang. Ini memang tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Ia memaklumi jika pandemi Covid-19 membuat agenda kampanye tatap muka menjadi sangat terbatas. Namun, kata dia, hal itu tidak boleh jadi alasan paslon untuk terjebak dengan situasi tersebut.
“Paslon dan timsesnya harus kreatif. Kan banyak cara untuk berkampanye, bukan hanya melalui tatap muka. Optimalkan media massa, media sosial, jejaring sosial, juga branding imaje dengan turun langsung ke masyarakat,” ujar Rikil Amri.
Senada dikatakan Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika. Ia sepakat jika minim informasi tentang paslon akan berpotensi pada munculnya money politic. Ia menilai, jika gerakan timses dan paslon dalam menyosialisasikan visi dan misi mereka kurang gencar.
“Lihat di medsos, yang ada saling sindir. Minim sekali postingan-postingan tentang visi dan misi mereka. Jadinya antipati dengan paslon, bukannya simpati,” ucapnya.***
