Network
"Merealokasikan anggaran kita baik BL (belanja langsung) maupun BTL (belanja tidak langsung) dimasukkan ke anggaran. Bisa dipakai untuk tiga hal, kesehatan, JPS, recovery ekonomi," katanya.
Kebijakan realokasi, kata dia, terhitung sudah tiga kali dilakukan Pemprov Banten selama tahun anggaran 2020. Jumlah anggaran yang terkumpul dalam BTT, total mencapai Rp 1,6 triliun.
"Memang terasa sekali banyak dampaknya. Kami Bappeda mungkin di OPD lain juga kegiatan berkurang, karena anggarannya tidak ada. Sehingga, target awal pada tahun ini tidak tercapai," ucapnya.
Baca Juga : Sudah Beroperasi, Warga Tetap Menolak Rusunawa Margaluyu Jadi Rumah Singgah Covid-19
Salah satu anggaran yang terkena realokasi adalah tunjangan kinerja (tukin) ASN Pemprov Banten. Namun demikian, dia tak mempermasalahkannya selama anggaran itu untuk kepentingan masyarakat.
"Anggaran kita dipotong tidak masalah, sampai tukin kita dipotong, tidak masalah, yang penting penanganan covid berjalan sesuai kemauan, yang sakit terobati," ucapnya.
Selain realokasi, pihaknya juga memberikan penekanan agar bankeu dari provinsi kepada kabupaten/kota digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk bantuan keuangan kepada desa.
Berbagai kebijakan yang dilakukan pemprov perlu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dimana di dalamya membutuhkan media massa.
"Masyarakat perlu tahu di sini peran media," tuturnya.
Baca Juga : Risiko Penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten Meningkat
