Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas sejumlah partai politik (parpol) mengalami penurunan menjelang Pemilu 2019. Namun, hal itu ditanggapi santai Hanura. Menurut Wasekjen Hanura Tri Dianto, survei adalah alat mengukur persepsi masyarakat dan sifatnya tidak statis. Sedangkan persepsi masyarakat juga dinamis atau cepat bergerak. Jadinya naik atau turun itu hal biasa. Kalau turun ya kami harus terus berbenah meningkatkan kinerja. Tidak perlu pesimistis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (6/10/2017). Tri Dianto mengatakan, parpol hanya perlu bercermin dan meningkatkan semangat untuk memperbaiki kerja-kerja politik dan organisasi. Apalagi, dari data survei semua parpol mengalami penurunan dibanding Pileg 2014, kecuali PDIP. "Kenapa kok hampir seluruh partai mengalami penurunan? Padahal posisi masing-masing berbeda, ada yang mendukung pemerintah dan ada yang oposisi. Kok hampir semua turun," ujarnya. Bagi Hanura, sambungnya, masih ada waktu untuk berbenah menuju Pemilu 2019. Ia meyakini, partai yang digelutinya akan meroket elektabilitasnya. "Kalau kinerja partai makin baik dan rakyat makin tahu, kami yakin Hanura bisa bangkit dan meningkat elektabilitasnya. Kami tidak khawatir dan tidak kecil hati. Kami yakin dan tetap optimistis," ucapnya. Seperti diketahui, pada survei SMRC elektabilits posisi teratas ditempati PDIP 27,1% dan Golkar 11,4%. Disusul Gerindra 10,2%, Demokrat 6,9%, PKB 5,5%, PKS 4,4%, PPP 4,3%, PAN 3,6%, Nasdem 2,4%, Perindo 2,0%, Hanura 1,3%, PBB 0,1%.  Kemudian Partai Idaman 0%, PSI 0%, lainnya 0,3%. Lalu 18,8% responden tidak menjawab atau tidak tahu.  Survei tersebut dilakukan pada 3-10 September terhadap 1.220 sampel warga yang dipilih secara acak. Margin error-nya kurang lebih 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, elektabilitas parpol terkecuali PDIP cenderung stagnan. Hal itu disebabkan PDIP merupakan parpol utama pendukung utama Joko Widodo (Jokowi). Sementara parpol lain hal yang juga mendukung Jokowi belum bisa mengapitalisasi dukungannya untuk mengatrol elektabilitasnya. (MH)***