Network
SERANG, (KB).- Keberadaaan Pendidikan Non-Formal (PNF) dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah (pemda). Buktinya, anggaran yang digelontorkan pemda untuk pendidikan semacam itu masih rendah. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kegiatan pelatihan tingkat wilayah yang digelar pihak Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia (IMADIKLUS), di Rumah Dunia, Kota Serang, Jumat (27/10/2017). Ketua IMADIKLUS Wilayah III, Angga Riyandi mengatakan, saat ini keberpihakan pemda terhadap sektor PNF belum terlihat. "Dari penelusuran kami, anggaran PNF masih di kisaran satu sampai tiga persen saja dari APBD," katanya. Minimnya bantuan anggaran pemerintah membuat program-program PNF di daerah sulit berkembang. "Padahal, kami ini memiliki banyak fungsi. Dengan anggaran yang cukup, maka selain bidang pendidikan, kami juga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Untirta, Abdul Rohman menuturkan, PNF dapat dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. "Kami bisa lihat, persoalan angka putus sekolah serta buta huruf dan kemampuan produksi masyarakat sedang rendah," ucapnya. Selain itu, PNF juga dapat menjadi langkah stratgeis pemda dalam mencapai target yang disepakati PBB berupa sustainable development goals (SDGs). "SDGs ini kan berbicara tentang kemiskinan dan PNF bisa menjadi pengungkit dalam program-program pengentasan kemiskinan tersebut," tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Harian IMADIKLUS Untirta, Yusuf Maulana mengatakan, kondisi PNF juga harusnya mendapat perhatian dari lulusan jurusan PLS, karena jurusan tersebut dianggap kompeten berperan dalam membantu PNF. "Kalau hanya menuntut kepemerintah saja, itu mungkin kurang produktif. Oleh sebab itu, tema yang kami angkat berkisar tentang peningkatan kompetensi kami. Agar saat lulus nanti, dapat langsung mengembangkan sektor PNF," katanya. (SN)***
-
Selasa, 21 Mei 2024 -
Network
-
