18 Ulama Banten Dikirim ke Munas NU

- 24 November 2017, 20:29 WIB
Ulama Banten 1 di Munas NU
Ulama Banten 1 di Munas NU

SERANG, (KB).- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Banten mengirim sebanyak 18 ulama ditambah 7 anggota pasukan Pagar Nusa dan sejumlah aktivis PMII ke Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kegiatan itu berlangsung di Lombok Nusa Tengara Barat, 23-25 November 2017. Wakil Ketua PW NU Banten KH. Toha Sobirin mengatakan, para ulama yang dikirim ke Lombok yakni KH. Bunyamin, KH. Matin Jawahir, Ahmad Ali, KH. Ariman Anwar, KH. Zaenudin Abd, KH. Toha Sobirin, KH. Khozinul Asror, KH. Endad Musaddad, KH. B. Amik, Dindin W, Japar. H. Cecep Subandi, H. Zaenal Aminin, KH. Kholil, Ustadz Muhidin, Ustafz H Tatang, KH Suchro Wardi, dan Sonhaji. Jumlah tersebut ditambah 7 orang pasukan Pagar Nusa serta beberapa ktivis PMII. Menurut Toha, para peserta Munas dari berbagai daerah telah tiba di Mataram sejak Senin (20/11). Bahkan, diperkirakan seluruh peserta sudah tiba di Mataram pada 22 November 2017. Para tamu tersebut langsung disuguhi dengan kegiatan bazar, pawai taaruf, dan salawat badar yang akan digelar di depan Lapangan Sangkareang Kota Mataram. "Kegiatan tersebut diiringi 20 drum band, yang mengarak bendera NU dengan panjang sekitar 40 x 60 meter dan Insya Allah tim MURI akan hadir juga," ujarnya. Sebelumnya, Presiden RI Ir H Joko Widodo membuka langsung acara tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan setiap kali berada di tengah para Nahdliyin, para ulama dan masuk ke pondok pesantren yang di kelola Nahdlatul Ulama dirinya selalu merasakan suasana kesejukan. "Setiap kali saya berada di tengah Nahdliyin, begitu masuk yang ada suasananya dingin dan sejuk, apalagi di tengah para alim ulama NU. Begitu juga pas masuk ke pesantren NU suasananya dingin dan sejuk," ujar Presiden. Menurut Jokowi, kesejukan ini tidak hanya dirasakannya tetapi juga dirasakan beberapa pemimpin negara Islam di dunia yang pernah hadir di Indonesia, seperti saat dirinya bertemu dengan Presiden Afganistan, Ashraf Gani. "Saya sampaikan kepada Ashraf Gani, Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa lokal dan agama yang macam-macam. Kenapa saya ceritakan, karena banyak negara dan kepala negara di dunia tidak tahu, kalau Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, 87 persennya adalah muslim, oleh sebab itu terus berulang-ulang saya sebut itu," jelasnya. Karena kekaguman Presiden Afganistan, terhadap kesatuan, persatuan, persaudaraan. Ukuwah Islamiyyah dan ukuwah watoniah, tersebut, Presiden Afganistan akhirnya mengirim tim besar ke Indonesia. Di bawah pimpinan Muhammad Karim Kalili, mantan Wapres Afganistan bersama 35 ulama dan tokoh besar Afganistan mengunjungi Indonesia. "Untuk apa melihat sendiri Indonesia karena diberi cerita Presiden Afganistan. Mereka sudah ke NU, pesantren, beliau langsung menyatakan betul kagum, meski memiliki 714 suku tapi Indonesia tetap bersatu," katanya Ketum PBNU Dalam sambutannya Ketua Umum PB NU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj mengatakan, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2017 (Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017) kali ini mengambil tema “Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga.” Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi kebangsaan kita yang diwarnai gejala erosi nasionalisme akibat berseminya ideologi fundamentalisme agama yang memupuk radikalisme serta dominasi ideologi fundamentalisme pasar yang memproduksi ketimpangan dan frsutrasi sosial. “Dalam situasi ekonomi di mana yang kuat memangsa yang lemah, sindrom kalah dan tersingkir akan memicu radikalisme dan amuk sosial yang bisa dibungkus dengan jargon-jargon agama. Selain faktor paham keagamaan, deprivasi sosial-ekonomi jelas berperan penting di dalam tumbuhnya radikalisme,” katanya.
Dalam kaitan ini, kata dia, PBNU mengapresiasi dan mendukung pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai ikhtiar mengatasi radikalisme, tetapi upaya deradikalisasi harus berjalan seiring dengan ikhtiar Pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang luas, menekan kesenjangan dan mendorong pemerataan, memperbanyak pelayanan dan fungsi jaminan sosial, serta menggalakkan program pembangunan ekonomi inklusif. PBNU mendukung upaya-upaya Pemerintah menekan ketimpangan dengan pembangunan infrastruktur yang massif di berbagai daerah, menjalankan restrukturisasi agraria melalui program legalisasi aset (sertifikasi) dan redistribusi lahan, serta meningkatkan basis penerimaan pajak dari kalangan kaya dan pemilik uang. Upaya deradikalisasi melalui jalur politik kekuasaan dengan mencegah radikalisme dan menindak para pelaku teror harus simultan dengan jalur redistribusi kesejahteraan melalui program-program pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini agar NKRI berdasarkan Pancasila semakin bersatu dan terhubung bukan hanya raganya tetapi juga jiwanya, bukan hanya politiknya tetapi juga ekonominya, bukan hanya teritorinya tetapi juga pembangunannnya. Dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, Islam menjadi kekuatan integratif bukan disintegratif. Islam bersenyawa dengan nasionalisme, bukan Islam yang subversif terhadap NKRI dan ingin menggantikannya dengan Khilâfah. Inilah pokok gagasan Islam Nusantara menuju Indonesia bersatu, adil, dan makmur. (SY/Ant)***

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x