Network
SERANG, (KB).- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Agoes Djaya mengatakan selama kurun Januari hingga awal Desember 2017 ada sekitar 30 lebih proyek strategis nasional dan daerah di Banten didampingi oleh tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Banten dan jajaran. “Tahun 2017 jumlahnya sekitar 30 lebih proyek. Ada jalan double track, pembagunan Indonesia Power 2 x 1.000 megawatt, PLN, runway tiga (Bandara Soekarno Hatta) itu pembebesannya (pengadaan tanah) sama kita. Ada banyak,” ujar Kajati kepada wartawan disela-sela acara Workshop Peran Strategis Kejakasaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui TP4D di Kejati Banten, Kamis (7/12/2017). Kajati menuturkan kinerja TP4D Kejati dan jajaran sudah optimal dalam mengawal, mendampingi dan mengamakan proyek strategis nasional dan daerah. Ada dua proyek strategis nasional kata dia yang mendapat mendampingan oleh TP4D. “Diantaranya Waduk Karian dan Sindangheula. Juga akan ada jalan tol Panimbang dan Serang. Kita sudah diminta untuk pendampingan tapi pengerjaannya belum berjalan,” katanya. Kajati menjelaskan dalam pendampingan TP4D di daerah prioritasnya ialah dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga. Adanya pendampingan tersebut agar program pemerintah melalui pengadaan tersebut tidak timbul persoalan hukum. Hal tersebut selaras dengan keinginan Kejagung RI dalam mendukung percepatan pembangunan. “Kita kalau ditingkat Kabupaten Kota ada TP4D setempat (kejari). Kalau proyek Pemprov minta damping kita dampingi kalau tidak, kita juga tidak minta. Mereka yang minta dengan mengajukan ke kita (syarat pendampingan). Selama ini TP4D masih berjalan dan belum ada penyimpangan karena kita sudah arahkan,” katanya. Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi program TP4D. Menurutnya adanya program tersebut membuat proyek pembangunan berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum. “Kalau dikawal saya senang. Dikawal enggak capek lagi bisa koordinasi dari awal,” ucapnya. Dia menuturkan apabila terdapat masalah hukum setelah pendampingan hal tersebut sudah keterlaluan. Diharapkan tidak ada lagi konspirasi antara pemborong dan oknum pegawai yang menimbulkan kerugian negara. “Kalau masih ada korupsi itu kebangetan. Kita mendukung tugas-tugas TP4D,” tuturnya. (FI)***
-
Minggu, 19 Mei 2024 -
Network
-
