Network
SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan tes psikologi atau psikotes terhadap seluruh pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Serang. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tersebut, sebelum pemkab melakukan mutasi dan rotasi. "Kalau Pak Entus (Kepala BKPSDM) ini mau mengadakan semacam psikotes untuk penelusuran bakat. Setelah itu baru kita kaji. Ini adalah program yang bagus. Toh mutasi itu kan bukan satu tujuan yang buruk, itu untuk mencari dan memperbaiki posisi mana yang sebetulnya tidak sesuai setelah kita evaluasi," ujar Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Agus Erwana kepada wartawan, Jumat (5/1/2018). Melalui psikotes, kata dia, nantinya bakat dan minat para ASN tersebut akan diketahui. Kemudian hasil dari psikotes akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyesuaian rotasi. "Kita kan mencari yang terbaik. Kalau memang sudah ada psikotesnya kan ketahuan yang bersangkutan cocok untuk bidang apa. Kan biasanya orang yang biasa di lapangan kalau ditaro di staf, walau di dinas atau setda biasanya ada rasa kurang nyaman," tuturnya. Psikotes tersebut menurut Agus merupakan terobosan baru dan ini sesuai dengan perintah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah agar menempatkan ASN sesuai keahliannya. Selain itu, adanya psikotes dapat menghindarkan adanya anggapan yang minor terkait rotasi dan mutasi. "Tidak ada tanda kutip dianggap suka dan tidak suka dekat dan tidak dekat. Enggak lama (waktu tesnya), tim nya dari Unpad rencananya, jadwalnya belum minta ke Pak Entus," katanya. Sementara, terkait kapan rencana mutasi dan rotasi, menurut Agus, tidak perlu ditakuti oleh para ASN. Sebab mutasi dan rotasi bukan berarti jabatan yang saat ini dipegangnya tidak sesuai, namun belum sesuai. Selain itu, mutasi dan rotasi merupakan hal yang bisa terjadi. Selama ini, ujar Agus, Pemkab Serang juga sering melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan para kepala OPD nya. Meski demikian, tidak selalu adanya evaluasi disertai dengan rotasi dan mutasi. Menurutnya, tidak berjalannya suatu program di sebuah OPD juga tidak bisa menjadi ukuran kinerja. Sebab masih perlu dilihat apa yang menjadi kendala sehingga programnya tidak berjalan. "Apakah program ini tidak terlaksana karena memang potensinya yang kurang atau mungkin overload atau mungkin tenaganya di dinas masih kurang. Nanti kan ada peningkatan dan penambahan atau pengisian personel," ucapnya. (DN)***
-
Minggu, 19 Mei 2024 -
Network
-
