Tolak Geothermal, Ratusan Warga Demo di KP3B

- 14 Februari 2018, 21:13 WIB
Demo Tolak Geothermal (3)
Demo Tolak Geothermal (3)

SERANG, (KB).- Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik berbahan bakar panas bumi (geothermal) di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, mendapat penolakan dari warga. Rabu (14/2/2018), ratusan warga Sarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) Kecamatan Padarincang menggelar aksi unjukrasa dengan mendatangi Kantor Gubernur Banten di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang. Dalam nenghadapi massa yang diperkirakan berjumlah 750 orang itu, Polres Serang Kota mengerahkan sebanyak 250 personel dibantu sejumlah personel Kodim 0602 Serang. Menghindari kemacetan, petugas melakukan penyekatan sepanjang Padarincang hingga Pal Lima. Bahkan, personel Satlantas menggunakan sistem satu arah sepanjang Kawasan KPPP Banten. Rendi Muhamad Yani, mewakili masyarakat menjelaskan, masyarakat menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek PLTPB oleh PT Sintesa Banten Geothermal di Padarincang, dan menarik alat berat yang berada di wilayah proyek PLTPB karena sudah merusak kelestarian alam Padarincang.
"Meminta kepada Bupati Serang harus mau berpihak kepada penderitaan rakyat Padarincang, yang menolak proyek eksploitasi panas bumi di Kampung Wangun. Kami pun meminta kepada Gubernur Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat, harus mau menyambungkan penolakan ini kepada Presiden," papar Rendi. Masyarakat, lanjutnya, meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan proyek tersebut. "Warga menilai aktivitas perusahaan geothermal yang memanfaatkan panas bumi di Padarincang merusak ekosistem dan mengganggu masyarakat," kata Rendi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy didampingi Kapolres Serang Kota AKBP berkesempatan menemui para pendemo. Di hadapan warga, Andika menuturkan yang mempunyai hak menghentikan proyek tersebut adalah pemerintah pusat, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kami, sebagai pemerinah daerah, siap memfasilitasi warga untuk bertemu dengan Kementerian agar bisa menyampaikan persoalan ini," kata Andika. Pemerintah provinsi akan berusaha sekuat mungkin untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik ini. "Kita akan coba minta ke Kementerian untuk menganalisa lagi soal panas bumi. Kami yakin Kementerian pun tahu potensinya," ujar Andika. Setelah kenerima penjelasan Wakil Gubernur Banten, warga langsung membubarkan diri dengan tertib. (Rizki)*

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah