SERANG, (KB).- Provinsi Banten akan membentuk organisasi baru untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Organisasi tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain. Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan, pembentukan organisasi tersebut berawal dari banyaknya masukan masyarakat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“MUI dan FKUB lalu menyampaikan kepada Gubernur tentang perlunya membentuk wadah baru untuk menangkal radikalisme,” kata Wahidin Halim seusai silaturrahim sekaligus buka bersama dengan para ulama di rumah dinas gubernur, Kamis (7/6/2018). Gubernur mengakui telah ada organisasi serupa yang menangani soal radikalisme dan terorisme di Provinsi Banten. Akan tetapi, organisasi yang akan terbentuk tersebut beda dalam cara penanganannya. “Memang sama-sama mencegah, tapi beda caranya. Yang akan dibentuk ini lebih mengedepankan sosiologis. Ini bentuknya hanya forum,” katanya. Ditanya nama organisasi tersebut, Gubernur mengaku belum sampai pada nama, tapi baru rencana. Sebelumnya, dalam sambutan seusai dilantik menjadi Ketua Umum FKUB Provinsi Banten, HA. Romly mengatakan, pihaknya akan segera membentuk wadah baru untuk lebih menjadikan Banten semakin rukun dan terbebas dari ancaman radikalisme dan terorisme. “Kami akan membentuk wadah baru, tapi namanya belum ditentukan,” kata Romly. Diperoleh informasi, sebelum acara silaturrahim dengan para ulama digelar, WH mengadakan pertemuan terbatas di rumah dinas gubernur. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kabinda Banten Brigjen Gautama, Danrem Maulana Yusuf, Kajati Banten, Dirintel Polda Banten, Sekda Banten Ranta Soeharta, Kaban Kesbangpol Ade Aryanto, Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam, Ketua FKPT Banten Hj Rumiah dan Amas Tadjuddin.
Kepada kabar-banten.com, Amas Tadjudin mengungkapkan pertemuan terbatas tersebut atas inisiasi MUI Provinsi Banten, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. “Isu yang dibahas, tentang penanganan pencegahan terorisme. Tujuannya, membahas koordinasi deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dan mengembalikan terpaparnya masyarakat dari faham terorisme,” kata Amas. Dalam pertemuan itu, kata dia, Ketua Umum MUI Banten menunjuk tim perumus untuk hal tersebut, mulai dari organisasinya sampai pola pembiayaanya serta meminta FKPT untuk turut serta merumuskanya. (SY)*
Network
