Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten Serang akan mengalihkan pengelolaan sampah di tiga kecamatan yakni Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Hal itu dilakukan karena ketiga wilayah di Serang Utara tersebut akan dikembangkan menjadi destinasi wisata.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sebelumnya Pemkab Serang telah mengalihkan kewenangan pengelolaan sampah di tujuh kecamatan diantaranya Cikande, Kibin, Kragilan, Ciruas, Kramat watu dan Anyer.
Kedepan tiga kecamatan di Serang Utara yakni Pontang, Tirtayasa dan Tanara akan menyusul. "Itu berarti tiga kecamatan disini (Serang Utara) harus dikasih pelimpahan kewenangan dari dinas untuk mengelola sendiri," ujar Tatu kepada Kabar Banten saat ditemui dalam acara Haul Syekh Nawawi Al-Bantani ke 126 di Ponpes An Nawawi Tanara, Jumat (28/6/2019).
Saat ini pihaknya masih berbincang tentang alat baru yang dapat mengelola sampah dengan kapasitas hingga 20 ton dan sedang diuji coba di Kabupaten Bandung. "Kalau itu berhasil akan diadakan disini supaya sampah di tiga kecamatan selesai. Tahun depan anggarannya. Kemarin tim yang buat mesinya sudah diskusi dengan saya, pak sekda, dan kepala Bapeda," katanya.
Tatu mengatakan, untuk pembangunan kawasan wisata, saat ini pihaknya masih fokus pada revitalisasi Kalimati Ciujung lama yang akan dilakukan Kemen PUPR melalui balai besar. Jika sudah terlaksana, sungai itu bisa menjadi sumber air baku.
Selain itu, Kemenpar juga berencana untuk membuat wisata air di Kalimati tersebut. Namun kata dia, peran Pemda dalam hal ini terkait bangunan di bantaran sungainya. "Supaya bangunan disana tidak boleh ada. Kan di balai besar mereka bilang tugasnya Pemda. Jadi harus saling isi," katanya.
Untuk dapat mengembangkan, pihaknya akan membuat semua dinas agar bersinergi. Seperti dinas pariwisata, pengembangan kuliner seperti bandeng cabut duri dan baso ikan di dinas kelautan. "Kita ada UPT nya. "Itu kita kembangkan dan latih masyarakat," ucapnya.
Kemudian untuk kemasan akan meminta Diskoperindag. Dan terakhir untuk kebersihan lingkungan akan menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Kebersihan ini harus jadi budaya masyarakat. Emang kita tidak bisa berharap jadi daerah tujuan pariwisata kalau daerahnya kotor, siapa yang mau masuk ke daerah kalau kotor. Ini tidak cukup oleh Pemda, tidak bisa kementrian, ini peran masyarakat kepala desa dan camat," ujarnya. (Dindin Hasanudin)*
