Network
SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin senang dan menyambut baik rencana dewan untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait permasalahan aset dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Rencana tersebut, sejalan dengan Pemerintah Kota Serang yang berharap, penyerahan aset dilakukan secepatnya.
"Kami senang sekali, karena bagaimanapun dewan ikut bertanggung jawab. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sebenarnya sama-sama berjuang soal aset ini, kalau kami inginnya secepatnya," katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2020).
Ia menuturkan, dengan menerima bantuan keuangan (bankeu) provinsi yang besar, diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera menyelesaikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, sehingga secara bertahap aset yang ada di Kota Serang bisa diserahkan.
"Yang penting kami berharap, ada progres dari Pemkab Serang setiap tahun apa dulu yang dibangun, kalau dewan akan menggandeng KPK saya kira lebih bagus," ucapnya.
Terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena, pada tahun sebelumnya baik Pemkot Serang maupun Pemkab Serang, sama-sama meraih wajar tanpa pengecualian (WTP). Padahal, permasalahan aset belum rampung.
"Sebenernya kalau pengaruh opini itu gak pengaruh dari aset, buktinya kami kemarin WTP 2 kali dan kabupaten juga WTP. Artinya mungkin akan lebih baik kalau aset itu segera diserahkan ke kota," ujarnya.
Baca Juga : Selesaikan Permasalahan Aset, DPRD Kota Serang Akan Gandeng KPK
Pada 2020 ini, dia berharap, secara bertahap Pemkab Serang bisa menyerahkan aset ke Pemkot Serang, sehingga meskipun tidak seluruhnya diserahkan, tetapi terlihat progres penyerahannya. "Harapannya 2020 ada progres apa dulu yang dibangun Pemkab Serang," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bisa memediasi terkait permasalahan aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, belajar dari daerah lain yang memiliki masalah serupa, penyelesaian terkait masalah aset bisa melibatkan KPK.
