Network
Kampanye zona bebas korupsi/pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah jangan hanya seremonial belaka. Namun, segala bentuk deklarasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sebatas seremonial di awal pencanangan.
Hal itu terungkap saat jajaran Ombudsman Perwakilan Banten mengunjungi Kantor Harian Umum Kabar Banten, Kamis (23/1/2020).
Rombongan terdiri atas Kepala Ombudsmen Perwakilan Banten Dedy Irsan dan para asisten yakni Zainal Muttaqin, Harri Widiarsa, Eni Nuraeni, Larasati Andayani, dan Sirojudin. Mereka diterima Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar, Pemimpin Redaksi Maksuni Husen, dan Redaktur Pelaksana Yadi Jayasantika.
Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan yang baru menjabat sekitar satu bulan mengatakan, pihaknya memohon dukungan berbagai pihak untuk sama-sama mengawasi pelayanan publik dan mengawal pelayanan publik bebas maladministrasi di Banten.
"Mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait, terutama Kabar Banten sebagai media yang cukup di Banten," ujar Dedy Irsan.
Berdasarkan data Ombudsman Perwakilan Banten, pengaduan masyarakat di Banten cukup tinggi jika melihat data 2019 yang mencapai 130 pengaduan. Dari pengaduan itu, didominasi pengaduan soal pertanahan, pendidikan, dan administrasi kependudukan (adminduk).
"Dari kabupaten/kota di Banten, pengaduan masyarakat tinggi berada di wilayah Tangerang Raya," ucapnya.
Pria yang pernah menjabat Kepala Keasistenan Pencegahan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara itu, menargetkan upaya-upaya pencegahan mal administrasi yang terjadi di Banten.
"Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan, termasuk dari Kabar Banten untuk mengawasi dan mengawal pelayanan publik. Contohnya terkait kampanye zona bebas korupsi, kiat kawal jangan sekadar seremonial belaka," tuturnya.
