Network
Pengawasan dianggap penting mengingat berdasarkan penelitian Kemendagri tak sedikit kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat penyelewenangan DD.
"Makanya diingatkan dana meningkat tapi kasus tadi itu jangan meningkat juga, harusnya turun," ujarnya.
Terkait hasil evaluasi pelaksanaan DD di Banten, ia tak menjabarkannya. Dia berharap pelaksanaan DD di Banten sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kita harap bagus, (Banten) cuma satu setengah jam dari Jakarta. Masa terjadi yang seperti itu (terjerat kasus hukum), harusnya maju lah," tuturnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebagai penguatan program dana desa dari pemerintah pusat, melalui anggaran tahun 2020 pemprov juga telah memberikan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 50 juta.
"Saya kira semua sama-sama, dana desa harus memberikan manfaat bagi rakyat. (ADD dari APBD) Rp 50 juta, itu buat perpustakaan atau apa," ujarnya.
Selama ini implementasi DD di Banten sudah tepat sasaran. Dia berharap, dengan adanya rapat koordinasi itu bisa meningkatkan kualitas pemanfaatan DD di provinsi paling barat di Pulau Jawa ini. (SN)*
