Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menyatakan, penilaian dari Ombudsman RI perwakilan Banten terkait kepatuhan layanan publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kepala daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, kepala daerah harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Terlebih Kota Serang yang sudah tiga kali berturut-turut masuk zona kuning dalam kepatuhan pelayanan publik.
"Harus (komitmen), bukan masalah siap atau tidak, harus siap. Karena itu kan jadi tolok ukur keberhasilan. Jadi ketika kita bicara berhasil, bukan kita yang bicara bahwa saya berhasil, tapi orang lain bisa lembaga yang kompeten atau masyarakat yang merasakan langsung," kata Ketua DPD PKS Kota Serang itu, Selasa (25/2/2020).
Menurut dia, penilaian dari Ombudsman harus menjadi momentum bagi kepala daerah yang memiliki jargon 'Aje Kendor' untuk lebih baik lagi. Jangan sampai, kegagapan di kepemimpinan sebelumnya dilanjutkan di kepemimpinan saat ini.
"Masa kita harus meneruskan kegagalan atau ketidakberhasilan sebelumnya. Masih ada waktu (untuk memperbaiki)," ucapnya.
Ia juga mengajak kepala daerah untuk sinergis dengan dewan. Jika ada kebijakan yang berkaitan dengan layanan publik yang membutuhkan regulasi, seperti Perda ramah difabel yang sudah disahkan.
"Kan tempo hari sudah kita sahkan Perdanya ramah difabel, misalnya di gedung layanan publik, di kampus itu ada fasilitas kursi roda tidak semuanya tangga," ujarnya.
Baca Juga : Kepatuhan Pelayanan Publik, Kota Serang Zona Kuning
Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan, setelah adanya penilaian dari Ombudsman, harus ada keinginan dari Pemkot Serang untuk lebih baik lagi dalam pelayanan publik.
"Jangan berturut-turut dapat kuning. Artinya dari tujuh OPD itu harus memperbaiki layanan publik, kita sudah ada perda difabel. Mestinya apa yang menjadi kewajiban Kota Serang terhadap kaum difabel itu diutamakan," katanya.
