Network
Untuk memenuhi delapan indikator dalam mewujudkan Kota Serang menjadi kota metropolitan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai menyusun rancangan infrastruktur dan penataan kota. Mulai dari transportasi umum atau massal, kemudian ruang terbuka hijau (RTH), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga persoalan kesehatan dan pendidikan.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, terdapat 16 indikator menuju kota metropolis, namun saat ini Kota Serang baru memenuhi 8 indikator. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan perlu melakukan penyusunan program prioritas untuk memenuhi ke delapan indikator tersebut.
"Ini pekerjaan rumah (PR) kami semua, khususnya para OPD yang berkaitan ini, semua sudah punya tugas juga masing-masing," katanya, Selasa (10/3/2020).
Ia menuturkan, PR yang tersisa untuk mewujudkan Kota Serang metropolitan ini sudah termasuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang, sehingga saat ini hanya membutuhkan penegasan kepada setiap OPD terkait.
"Maka, saat ini kami pertegas kepada setiap OPD, agar mereka tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan dan ini yang secara teknis kami tegaskan," ujarnya.
Untuk target capaian sendiri, dia tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja, menurut dia, Pemkot Serang sudah mulai menyelesaikan secara bertahap.
"Karena membutuhkan bertahun-tahun dan butuh tahapan. Tahun ini, kami fokus pada DPRKP seperti membangun alun-alun, RTH, dan taman," ucapnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Nanang Saepudin mengatakan, untuk mewujudkan Kota Serang sebagai kota metropolitan dibutuhkan koordinasi yang baik antar-OPD. Oleh karena itu, rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi setiap kegiatan, terutama delapan indikator tersebut.
"Tentu koordinasi harus berjalan dengan baik antarsetiap OPD di Lingkungan Pemkot Serang, karena yang menjalankan teknis itu OPD," tuturnya.
Ia menuturkan, beberapa program sudah dipaparkan oleh setiap OPD yang hadir, seperti Diskominfo, DLH, DPRKP, DPUPR hingga PDAB Tirta Madani.
