Network
SERANG, (KB).- Pendataan masyarakat terdampak Covid-19 di Banten lambat. Bukan hanya itu, di lapangan masih banyak ditemukan warga yang masuk kategori miskin atau prasejahtera, namun belum tersentuh bantuan pemerintah sama sekali.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendataan masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Serang masih berlangsung. Pendataan yang ditarget bisa selesai Senin (13/4/2020), mulur akibat proses pendataan di tingkat bawah masih belum selesai.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Kota Serang Mamah Rohmah mengatakan, pihaknya telah memberikan surat kepada seluruh kecamatan untuk mendata masyarakat terdampak Covid-19 hingga tingkat RT.
"Jadi yang didata adalah mereka yang terkena dampak Covid-19, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya," ucap Mamah Rohmah, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, Dinsos Kota Serang telah menargetkan agar pendataan masyarakat penerima JPS dapat rampung, Senin (13/4). Namun, proses pendataan di tingkat bawah masih belum selesai.
"Seharusnya hari ini semua data sudah masuk. Tapi realisasinya belum, masih proses. Ada yang sudah, tapi belum diinput, jadi proses di bawah yang agak lambat," ucapnya.
Pihaknya menargetkan sebanyak 25.000 kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Namun hingga saat ini, data yang baru masuk sekitar 6.000.
"Data itu dari 67 kelurahan, baru beberapa yang sudah memberikan data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya," tuturnya.
Sampai saat ini, sudah sekitar 6.000 warga dari sejumlah kelurahan yang terdata. Namun, ada sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui terkait bantuan tersebut, bahkan sosialisasi dan pendataan pun belum dilakukan.
Seorang warga Komplek Ciceri Kota Serang Muhammad FJ mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya bantuan jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Serang.
"Kebetulan saya belum tahu soal itu (JPS), dan setau saya di sini (Komplek Ciceri) belum ada pendataan. Karena kan saya juga selalu di rumah saja, sudah tidak bekerja," katanya.
Ia mengatakan, hanya mengetahui jika bantuan tersebut diperuntukkan bagi daerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kalau soal bantuannya, saya tahu. Tapi belum tahu kalau di Kota Serang juga ada. Soalnya, belum ada yang menyosialisasikan ke tempat saya. Kirain cuma daerah PSBB saja yang dapat," ucapnya.
Apabila bantuan tersebut benar adanya, ia pun mendukung sepenuhnya. Sebab, bagi dirinya dan juga warga lain yang terkena dampak Covid-19, sangat membutuhkan bantuan JPS itu.
"Tentu, kami senang kalau benar ada bantuan seperti itu, karena bagi saya itu sangat membantu sekali disaat perekonomian merosot," ujarnya.
Ia pun berharap pendataan dan bantuan tersebut kepada orang yang tepat.
"Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, pendataan tidak tepat sasaran. Tapi saya pun yakin dengan kondisi seperti ini, semua orang pasti membutuhkan dan tentunya mereka akan memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan," katanya.
Seorang warga Walantaka, Kota Serang Andriansyah mengatakan, di wilayahnya baru sebagian yang terdata. Sedangkan sebagian lainnya masih menunggu sosialisasi dari pihak RT setempat.
"Kalau di tempat saya memang belum, tapi kalau tetangga kampung itu sudah didata. Jadi baru sebagian saja pendataannya," ucapnya.
Sebelumnya ia juga mengira jika bantuan tersebut hanya diberikan kepada wilayah PSBB, seperti Tangerang.
"Iya, saya kira cuma di Jakarta dan Tangerang saja yang dapat bantuan. Karena di sana kan sudah mulai diberlakukan PSBB, kalau di Kota Serang kan hanya sebatas imbauan di rumah saja. Tapi memang kami pun ikut terdampak," ujarnya.
Belum tercover
Dari Kabupaten Pandeglang dilaporkan, Dinas Sosial (Dinsos) mencatat masih ada ratusan ribu warga Kabupaten Pandeglang yang masih kategori miskin atau prasejahtera yang belum sama sekali tercover bantuan pemerintah.
Dari data yang dihimpun berdasarkan SK Gubernur, sekitar 199.785 warga yang masuk kategori miskin di Kabupaten Pandeglang. Data tersebut selalu diperbarui setiap empat bulan sekali oleh petugas pendamping setiap kecamatan.
Sementara, data penerima program pemerintah seperti penerima program sembako ini di Kabupaten Pandeglang ada 107.241 KK. Adapun data penerima program PKH ini ada 63.885 KK atau keluarga penerima manfaat.
Kabid Penanganan Kemiskinan Dinsos, Yunisa menuturkan, dari banyaknya program bantuan untuk masyarakat miskin Kabupaten Pandeglang, pihaknya mengusulkan masyarakat dengan kategori miskin atau prasejahtera yang belum menerima bantuan untuk diberikan bantuan sosial dari APBD Pandeglang.
"Masih ada beberapa masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah. Kita sedang mengusulkan, sedang merencanakan masyarakat Pandeglang sebesar 14.838 KK, akan kita bantu dengan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Pandeglang, sedang dibahas oleh tim Kabupaten Pandeglang," katanya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya membicarakan permasalahan bantuan jenis apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
"Jadi kita berharap masyarakat Pandeglang yang kurang mampu, atau terkena dampak Covid-19 ini terbantu. Minimal dari pemerintah ada perhatian, karena masih pembahasan kita belum tahu bantuan sosial, nanti bentuknya uang atau komoditas lainnya sembako," ucapnya.
Adapun langkah yang sedang dilakukan adalah melakukan pendataan secara by name by address oleh pemerintah tingkat desa. Namun demikian, dia menyebutkan ada kuota setiap kecamatan yang akan menerima bantuan tersebut.
"Pendataan ada di tingkat desa. Tingkat desa mengirimkan data tersebut ke tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan dikirim datanya ke Dinas Sosial berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial perkecamatan," katanya. (Rizki Putri/Ade Taufik/SJ)*
