Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) akan melakukan pendampingan untuk menarik kendaraan dinas (Randis) yang masih dikuasai oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang yang sudah tidak lagi menjabat.
Sebab, hal tersebut merupakan aset milik daerah dan wajib dikembalikan setelah masa jabatannya selesai.
Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI Imam mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Serang untuk melakukan pendataan dan penelusuran terhadap sejumlah aset bergerak, yang dalam hal ini kendaraan dinas.
Baca Juga: Sejumlah Aset di Pemkot Serang Diduga Hilang, Nilainya Mencapai Rp10 Miliar
Hal itu juga sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Banten, yang mencatat sebanyak 64 aset bergerak milik Pemkot yang tidak diketahui keberadaannya.
"Makanya, kami minta Pemkot Serang untuk mendata kembali dari temuan BPK itu ditelusuri, posisi (Randis) ada di mana. Kalau sudah diketahui, kami upayakan untuk melakukan penertiban dan menarik kembali aset tersebut kepada pihak-pihak yang masih menguasai aset itu," katanya, Selasa 11 Juni 2024.
Nantinya, setelah Pemkot Serang melakukan penelusuran serta pendataan pada sejumlah kendaraan dinas tersebut, KPK akan ikut melakukan pendampingan dan mendatangi keberadaan randis tersebut untuk ditarik kembali.
"Kami lihat progresnya sampai mana. Pemkot Serang harus melakukan pendataan dulu, sehingga kami tau posisinya di mana, lalu kami lakukan penarikan," ujarnya.
Menurut dia, para pejabat yang sudah tidak lagi menjabat di lingkungan Pemerintahan Kota Serang wajib mengembalikan seluruh fasilitas yang diberikan, khususnya kendaraan dinas yang masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
