Network
SERANG, (KB).- DPRD Banten bakal memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Senin (27/4/2020), untuk mendalami keputusan memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB). Selain memanggil WH dan Andika, juga muncul wacana pengajuan hak interpelasi dari beberapa pimpinan fraksi.
Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, DPRD Banten telah menyikapi keputusan Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB. Setelah rapat kerja Komisi III DPRD Banten dengan Bank Banten beserta jajaran Pemprov Banten, DPRD kembali menggelar rapat dengan melibatkan unsur pimpinan fraksi DPRD Banten, Jumat (24/4/2020).
"Rapat diperluas melibatkan unsur fraksi, karena kita melihat ada sesuatu yang mesti dibahas dalam rapat pimpinan. Kemarin sudah kita adakan rapat yabg sifatnya teknis, rapat Komisi III dengan memanggil pimpinan atau direksi Bank Banten, kemudian di jam berbeda memanggil pemprov," katanya usai rapat Pimpinan DPRD Banten, Jumat (24/4/2020).
Baca Juga : Nasabah Bank Banten Ramai-ramai Tarik Tabungan, Dewan Minta Kepgub Dicabut
Dalam rapat tersebut pimpinan fraksi menyepakati untuk memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Mereka akan meminta penjelasan terkait keputusan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB.
"Beberapa pandangan belum mendapatkan informasi utuh atas kebijakan gubernur. Jadi kita ingin mendengarkan langsung supaya tidak sumir, supaya tidak bias," katanya.
Selain pemanggilan gubernur dan wakil gubernur, dalam rapat pimpinan tersebut juga muncul wacana pengajuan hak interplasi dari beberapa pimpinan fraksi. Rapat paripurna akan diputuskan apakah rapat usulan interplasi disetujui atau tidak. Berdasarkan aturan interplasi bisa dilakukan apalabila disetujui 50 persen plus 1 anggota yang terdiri dari beberapa unsur fraksi.
"Itu silahkan saja, dalam undang-undang kan diatur hak-hak anggota," ucapnya. (SN)*
