Network
SERANG, (KB).- Anggaran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai menuai sorotan. Selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai tidak transparan, program tersebut pada praktiknya di Kota Serang banyak disoal dan menimbulkan dugaan. Sebab, paket bantuan yang disalurkan dianggap tak sesuai pagu anggaran.
Ketua fraksi PAN DPRD Kota Serang Ahmad Rosadi mengatakan, Pemkot harus transparan dan bisa menjelaskan kepada masyarakat Kota Serang. Tujuannya, agar tidak ada lagi yang menduga-duga besaran nominal dalam satu paket sembako.
"Itu ramai juga di media perorangan, kelompok banyak yang ngomentari itu. Kalau seandainya iya itu barang hanya senilai Rp 150 ribu, kan Rp 50 ribu dikali 50 ribu bisa mencapai Rp 2,5 miliar. Kali 3 bulan, bisa Rp 7,5 miliar itu. Gila juga kalau dijadiin sembako lagi, berapa banyak barang," kata dia, Senin (4/5/2020).
Ia berharap Pemkot bisa menjelaskan terkait dugaan-dugaan dari masyarakat. Karena, ia mengaku sejak awal sudah mengingatkan bahwa penanganan Covid-19 adalah misi kemanusiaan, jadi jangan sampai dijadikan ladang bisnis.
"Kita cara berpikirnya juga jangan pengadaan seperti hal umum lainnya. Ini kan masalah kemanusiaan, kan bukan cari keuntungan, ini proyek kemanusian. Siapa yang mau berusaha membantu ada juga itu yang kita inginkan jangan mencari keuntungan," ucapnya.
Saat ini, ujar dia, masyarakat belum tahu kriteria dan siapa saja yang mendapat bantuan dari pusat, provinsi dan Kota Serang. Padahal, dengan nominal yang berbeda antara ketiga sumber bantuan itu pun bisa menciptakan kegaduhan.
"Harus (dijelaskan), transparansi penting. Bagaimana pun juga, harus dipertanggung jawabkan. Saya sudah sering ngomong ini urusan kemanusiaan harus hati-hati," ujarnya.
Baca Juga : Pemprov Banten Kembali Geser Anggaran, JPS Covid-19 Ditambah Jadi 5 Bulan
Pada bagian lain, Ahmad Rosadi mengatakan fraksi PAN DPRD Kota Serang tetap akan melakukan pengawasan terhadap penanganan Covid-19 di Kota Serang. Meski pun, usulan pansus gagal terbentuk.
Ia mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung kepala daerah. Pihaknya sudah menyampaikan kepada wali kota bahwa PAN akan tetap melakukan pengawasan terhadap penanganam Covid-19 di Kota Serang.
