Network
Sebelumnya Desa Sangiang mengusulkan 549 KK penerima bantuan, kemudian setelah diverifikasi ada kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hanya keluar angka 501 KK. Akan tetapi dari jumlah itu, yang turun dari PT POS hanya 50 KK. Setelah dibagikan masyarakat yang tidak kebagian mendatangi rumah kepala desanya.
"50 KK ini hanya bisa digunakan 42 KK karena ada yang sudah meninggal, pindah, ada juga satu orang yang pas diantar kartunya sudah bukan domisili desa kami. Tapi datanya masih masuk, kami bingung juga. Kalau yang meninggal belum lama bisa diambil oleh ahli waris gunakan KTP yang terpenting tercantum di KK. Kalau meninggal sudah lama terus tidak ada di KK sulit diambil," ucapnya.
Menurut dia, tidak adilnya bantuan yang turun tersebut karena digunakannya dua basis data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Untuk DTKS basis data diambil langsung dari Kemensos dan tidak diketahui data tahun berapa. Sedangkan untuk data non DTKS basis data diambil dari usulan desa melalui dinsos Kabupaten Serang. Sehingga ada dua basis data yang digunakan untuk dasar bantuan Kemensos tersebut.
"Kalau pendataan faktual dari desa sebetulnya kesalahannya bisa diminimalisir. Ini basis data ada dari Kemensos langsung dan disandingkan dengan dari bawah jadi ngaco ada yang sudah meninggal," ucapnya. Jika kejadian serupa kembali terulang, pihaknya hanya bisa memberi pemahaman pada masyarakat. Kondisi ini cukup memberatkan.
"Kira kira lumayan kami dipaksa bersabar hadapi masyarakat. Karena mereka tidak salah sudah tahu berita dari tv dan Medsos. Akhirnya masyarakat merasa kok saya enggak kebagian. Harusnya saya kebagian," katanya.
Seorang warga Desa Sangiang Kecamatan Mancak Wati membenarkan jika kedatangan warga ke rumah kades tersebut berkaitan tidak adilnya pembagian BST.
"Jadi yang diambil cuma dua orang tiga orang empat orang enggak merata. Jadi yang saya tahu semalam kenapa yang cukup kok dapat, yang miskin benar benar mungkin beli beras seliter aja enggak bisa gak dapat. Teman saya saja yang satu kelas dulu punya mobil motor dia dapat. Makanya semua pada demo kita, enggak adil semuanya," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat menginginkan pembagian BST dilakukan secara merata baik yang miskin atau kaya sama saja. Namun jika memang tidak dapat, lebih baik sekalian semua tidak diberikan. Disinggung soal proses pendataan, Wati mengatakan, sebelumnya warga termasuk dirinya diminta mengumpulkan kartu keluarga oleh desa melalui RT.
"Kemarin itu kartu KK diminta sama desa, katanya mudah mudahan dapat. Ya udah enggak apa apa itu (kata) RT saya," ucapnya. (Dindin Hasanudin)*
