Network
"Ini sudah muncul wacana keinginan masyarakat gak usah seperti itu pak lurah mending dibagi saja yang Rp 242 juta dari 30 persen itu dibagi rata saja. Kita kalau mengacu dibagi rata nanti disalahkan lagi oleh pusat menyalahi aturan. Makanya dilema. Intinya saya ingin ada perubahan data yang kemarin baru masuk itu yang dipake," ucapnya.
Pihaknya pun kini sedang melakukan komunikasi dengan APDESI Kabupaten Serang, sebab masalah ini bukan hanya terjadi di desanya. Ia ingin tahu seperti apa solusi kedepannya agar tidak terjadi polemik serupa.
"Seperti apa kedepannya. Makanya masih tunggu ketua APDESI kecamatan seperti apa nanti arahnya kemana. Kalah menang tidak ada perubahan pasti gitu terus," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Staf Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Dede Ulum mengatakan. Menurut dia jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan desa.
"Itu data bukan diambil data yang diajukan oleh desa. Tapi data yang sudah ada di Kemensos atau dinsos. BST itu kewenangan Kemensos bukan kewenangan desa. Data tersebut data yang sudah ada di DTKS," ujarnya.
Ia berharap masyarakat desa semuanya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian bisa disalurkan secara tepat sasaran.
"Masyarakat sekarang tahunya itu bantuan Covid-19. Mohon dibantu agar pemda tahu kondisi masyarakat dibawah. Alhamdulillah tadi enggak ada yang terluka," katanya.
Sementara, Kepala Desa Sangiang Kecamatan Mancak Asep Saeful Rahman mengatakan, warga datang ke rumahnya sekitar pukul sembilan malam atau selepas melaksanakan shalat tarawih, Kamis (14/5/2020).
"Plus minus ada 300 orang. Kalau warga kerumun tidak lama sekitar jam 10 malam ada yang sebagian pulang ada juga yang lanjut diskusi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Asep mengatakan, kedatangan mereka berkaitan turunnya bantuan sosial tunai dari Kemensos yang dibagikan lewat PT POS dinilai tidak adil.
