Network
SERANG,(KB).- Rumah Kepala Desa Sangiang Kecamatan Mancak dan Kantor Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo digeruduk ratusan warga, Jumat (15/5/2020). Kedatangan ratusan warga tersebut karena kesal adanya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian sosial yang dinilai tidak adil dan tidak merata.
Informasi yang dihimpun Kabar Banten, sebelum ibadah shalat jumat, ribuan warga mendatangi kantor Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo. Mereka kemudian melakukan kerusuhan di lokasi.
Kepala Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Apendi mengatakan, warga melakukan pengrusakan pembakaran sopa pintu segala macam.
"Intinya ngamuk kantor desa diacak acak pembukuan itu. (Warga yang datang) banyak sekali enggak kehitung ada ribuan, (aparat desa) enggak ada terluka aman semua. Cuma ATK saja pintu kantor engak bisa dipake," ujar Apendi, Jumat (15/5/2020).
Ia mengatakan, pemicu kerusuhan berawal dari pendataan penerima BST. Sebelumnya se Kabupaten Serang diinstruksikan untuk mendata lagi calon penerima manfaat.
"Kita menginstruksikan ke RT dalam waktu dua hari karena dikejar waktu katanya kita masukin data semuanya 1.147. Pas keluar data dapat BST cuma 53 KK (Kepala Keluarga), ternyata itu data yang 53 bukan data yang baru masuk ternyata data itu mungkin kalau dianalisis data 2014. Karena ada beberapa warga yang sudah almarhum masih muncul. Itu polemik disitu," ujarnya.
Apendi mengatakan, dari sekian banyak desa di Kopo, hanya desanya saja yang menerima paling sedikit yakni 53 KK. Sedangkan desa lain rata rata 400 KK bahkan ada yang 1.000 KK lebih.
"Makanya mau ngomong apa itu kan keputusan pusat. (Kalau dari 53 KK) Ada orangnya, yang meninggal yang belum diambil juga ada karena harus ada prosedur lagi ada pengajuan dari ahli waris. Makanya saya ngomong ke sekdes kalau tahap kedua data itu belum berubah daripada risiko lebih baik jangan dibagi. Adapun konsekuensi saya menghadap ibu bupati," tuturnya.
Kemudian dalam kerusuhan tersebut, pihaknya juga sempat menampung aspirasi masyarakat yang mana bantuan dari dana desa sebesar 30 persen jika dibagi Rp 600 ribu per KK hanya kebagian 135 KK. Kondisi ini pun sudah memunculkan riak riak polemik.
