Network
SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak mencapai 77,5 persen secara nasional. Target tersebut dinilai sulit tercapai di tengah pandemi Covid-19.
"Karena ada dugaan misalnya masyarakat akan selektif melibatkan diri dengan pihak atau orang luar dan cenderung menghindari kerumunan," kata Anggota KPU Banten Masudi, Senin (8/6/2020).
Meski begitu, KPU akan berupaya terus melakukan sosialisasi semaksimal mungkin, tak terkecuali menyampaikan mekanisme dan prosedur pemungutan suara pada hari pencoblosan dengan menerapkan langkah-langkah yang bisa meminimalisasi terjadinya kerumunan di TPS.
"Misalnya petugas dan pemilih tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan kebutuhan lain sesuai protokol kesehatan. Begitupun masa kampanye, memaksimalkan media daring dan meminimalisasi pertemuan yang menghimpun banyak orang. Semua mekanisme dan prosedur tersebut sedang diatur secara detail oleh KPU RI," ujarnya.
Ia memastikan akan terjadi perubahan tata cara kampanye pasangan calon (paslon), salah satunya menyangkut jumlah massa yang boleh hadir. Prinsipnya tahapan pilkada dilakukan sesuai dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Dan kami meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini bisa menaati ketentuan yang telah ada. Sehingga pilkada bisa digelar tidak hanya secara demokratis dengan prinsip jurdil, tetapi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan semua pihak," tuturnya.
Sementara itu, pihaknya telah menyusun tahapan kelanjutan pelaksanaan pilkada. Tahapan akan dimulai 15 Juni 2020 yang dimulai dengan melanjutkan tahapan tertunda.
"Misalnya mengaktifkan badan adhoc atau melantik PPS yang belum dilantik. KPU provinsi dan kabupaten/kota saat ini masih menunggu PKPU tahapan yang baru, juga ketersediaan anggaran untuk kegiatan yang disesuaikan dengan protokol Covid-19," ucapnya.
Mengingat pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, seluruh tahapan dilaksanakan menggunakan protokoler kesehatan. "Pelaksanaan semua tahapan harus menggunakan protokol kesehatan Covid 19," katanya.
Tambahan anggaran
