Network
SERANG, (KB).- Penyaluran ganti rugi bangunan yang ditertibkan akibat reaktivasi jalur Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Labuan mulur menjadi Agustus 2020. Penyaluran tersebut meleset dari target semula yakni pada April 2020. Mulurnya pembayaran tersebut disebabkan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.
Diketahui, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang bangunannya ditertibkan untuk reaktivasi rel Kereta Api Rangkasbitung-Besaran. Ganti rugi yang diberikan secara non tunai yang besarannya disesuaikan dengan jenis dan luas bangunan.
Plt Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan Balai Perkeretaapian Jakarta-Banten proyek reaktivasi rel kereta api Rangkasbitung-Labuan turut terdampak pandemi Covid-19.
"Sesuai dengan informasi dari Balai Perkeretaapian Jakarta-Banten memang pandemi Covid ini berpengaruh. Sehingga salah satunya reaktivasi juga terpengaruh akan hal itu," katanya.
Akibatnya, penyaluran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya ditertibkan untuk reaktivasi rel kereta api Rangkasbitung-Labuan dipending. Awalnya ganti rugi akan diberikan April 2020.
"Jadi informasi yang kita terima bahwa karena ini dibiayai (APBN) murni maka itu untuk sementara ya dipending sambil menunggu perkembangan," ujarnya.
Rencananya penyaluran ganti rugi diberikan Agustus 2020. Itupun jika situasi pandemi Covid-19 sudah mereda. Adapun jumlah masyarakat yang akan menerima sebanyak 900 KK. Mereka merupakan pemilik bangunan yang menduduki lahan PT KAI.
"Yang dipending itu, artinya kompensasi (ganti rugi) yang akan disampaikan kepada masyarakatnya. Belum ada, targetnya bulan April. Itukan wabah ini dari bulan Maret jadi (proyek reaktivasi) terpengaruh juga," ucapnya.
Ia berharap pandemi Covid-19 segera mereda. Sehingga seluruh proyek yang dicanangkan pemerintah dapat kembali berjalan normal.
"Kalau kita berharap wabah cepat berlalu sehingga rencana kerja yang sudah ditargetkan pemerintah termasuk juga yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat bisa berjalan," tuturnya.
