Network
Ia menuturkan, batas waktu penundaan interpelasi tergantung pada keseriusan penanganan penyehatan, baik mutual respect between institusional relationship, attitude, etika, perilaku profesional, termasuk ketaatan Pemprov Banten terhadap norma dalam upaya menyehatkan Bank Banten ini.
"Karena semua, di masa sekarang ini kita saling mengawasi dan diawasi. Media mengawasi, civil society, dan lain-lain turut mengawasi. Zaman sekarang ini tidak ada person maupun lembaga yang bebas nilai. Semua harus berjalan sesuai norma dan harus akuntabel," katanya.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama mewujudkan dan membantu akselerasi penyehatan Bank Banten melalui spirit gotong royong menjaga stabilitas, soliditas, guna membangun kepercayaan di tengah masyarakat.
"Spirit dan langkah ini sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan agenda penyehatan Bank Banten," tuturnya.
Bukan lepas tangan
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Nasdem-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maretta Dian Arthanti mengatakan, penangguhan hak interpelasi bukan berarti DPRD lepas tangan dari permasalahan Bank Banten. Menurutnya, langkah-langkah Pemprov Banten ke depannya harus akuntabel kepada DPRD dan masyarakat.
"Saya menyambut baik dan menunggu upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan Bank Banten. Tapi kita harus mencermati upaya menyehatkan Bank Banten nantinya tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya yang prioritas dan dengan prinsip kehati-hatian serta akuntabel. RATL harus dikoordinasikan kepada kami DPRD," katanya.
Menurutnya, interpelasi digulirkan karena Pemprov Banten melakukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas tanpa transparansi kepada DPRD. Dia berharap agar hal ini tidak terjadi di langkah-langkah pemprov ke depannya.
"Hak interpelasi tidak perlu digunakan jika pemprov selalu terbuka dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil kepada DPRD selaku mitranya, apalagi saat mengambil kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas," ujarnya.
Ia meniliai, ke depan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Bank Banten. Jangan sampai Bank Banten terus berada di situasi tidak sehat sehingga pemprov harus keluar uang lebih.
