Network
SERANG, (KB).- Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menanggapi rencana Pemerintah Kota Serang yang akan mengembalikan kapal hibah dari Kementerian Perhubungan karena dianggap tidak efektif di wilayahnya.
Menurut Budi, seharusnya KM Banawa Nusantara 75 tersebut diberdayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan malah dikembalikan.
"Kita dapat hibah dari pusat jangan dikembalikan tinggal kita berdayain, pemanfaatannya selain untuk itu (penumpang), pariwisata juga bisa untuk nembahin PAD pariwisata, ko dikembaliin," kata politisi Gerindra itu, Rabu (29/7/2020).
Kapal pemberian itu, kata dia, harus dirawat agar tidak mubazir dan rusak tanpa pemanfaatan. Jika tidak ada anggarannya saat ini, kata dia, bisa diajukan pada 2021 mendatang.
Menurutnya, seharusnya Dishub sebagai OPD berwenang mempunyai solusi pemanfaatannya agar bisa mendatangkan PAD.
"Dimaksimalkan, kan dapat hibah ngapain dibalikin berati itu (Dishub) gak mampu. Kalau gak mampu mundur saja," ucap dia.
Ia juga mengkritik Dishub yang beranggapan keberadaan kapal tidak bisa menguntungkan, bahkan merugi. Menurutnya, Dishub harus bisa mengubah mindset dan menjadikan kapal hibah dari pusat itu bermanfaat.
"Kalau itu rugi, pikirkan agar tidak rugi apa, untuk pariwisata bisa dipajai, untuk penumpang bisa," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Serang Syafrudin juga mengaku tidak mengetahui soal kapal hibah itu.
"Dishub itu yang memohon yang menerima, saya hanya diakhir saja. Saya juga gak tahu bahwa kapal itu bukan baru, ternyata datang ke sini itu kapal bosok itu bukan kapal baru," kata Syafrudin, Senin (27/7/2020).
Seharusnya, ucap dia, Dishub tidak usah menerima kapal hibah yang bermasalah itu. Pemkot Serang, kata dia, tidak pernah meminta hibah kapal dari Kemenhub.
"Masa Pemkot Serang menerima hibah dengan kondisi kapal yang sudah rusak, mestinya jangan diterima itu oleh Dishub. Karena kami itu tidak meminta kapal itu dan saya sebagai wali kota belum pernah meminta itu, kok bisa dikirim itu," ucapnya. (Masykur)*
