Network
Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Bupati Ahmed Zaki Iskandar menyebutkan, 275.000 warga Kabupaten Tangerang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covud-19. Jumlah warga tersebut, akan menerima bantuan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan itu.
Selain dari APBD, bantuan juga berasal dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat. Bantuan tersebut, sebesar Rp 600.000 per bulan untuk tiap kepala keluarga (KK). Bantuan yang akan disalurkan langsung ke nomor rekening bank warga terdampak selama tiga bulan.
Ia menekankan, warga yang menerima bantuan yang bersumber dari APBD, adalah mereka yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten.
“Yang mendapatkan jaring pengaman sosial, adalah warga yang terdampak, di luar warga yang sudah terdaftar di PKH (Program Keluarga Harapan), di luar warga yang sudah terdaftar di bantuan nontunai dan (selain) warga yang sudah terdaftar di program-program bantuan lain, baik dari Pemprov Banten maupun Pusat. Jadi ini warga baru yang rawan miskin,” katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan melalui video konferensi, Senin (13/4/2020).
Selanjutnya, lanjut dia, dari data ratusan ribu warga terdampak tersebut, pihaknya akan melakukan penelusuran langsung sampai ke tingkat rukun tetangga (RT), RW, dan diketahui lurah/kepala desa.
Sementara, berdasarkan jumlah kepala keluarga, dia menyebutkan, jumlah warga terdampak sebanyak 83.333 KK.
“Kami sedang menunggu bantuan juga dari Pemprov Banten dan Pusat,” ujarnya.
Untuk diketahui bersama, pada Ahad (12/4/2020) kemarin Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menyetujui pengajuan status PSBB untuk wilayah Tangerang Raya.
Surat keputusan tersebut, sudah diterima Pemkot Tangerang dan dua daerah lainnya yang menjadi bagian dari Tangerang Raya, yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. (DA)*
