Network
SELAIN sebagai wilayah konservasi satwa langka Badak Jawa serta sejumlah satwa lainnya, wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menyimpan sejuta potensi wisata bahari serta eksotisme pantai yang amat indah dan kaya. Lokasinya yang terletak di ujung Pulau Jawa, dihimpit Laut Jawa serta Samudera Hindia, menyebabkan TNUK dikenal sebagai surganya destinasi wisata bagi pelancong (wisatawan), baik lokal maupun mancanegara. Kawasan TNUK kaya potensi alam, baik flora dan fauna. Oleh karena itu, tak heran jika Ujung Kulon tercatat satu di antara tujuh kawasan konservasi yang diakui dunia. Namun, dibalik potensi ekowisata tersembunyi yang ada di wilayah terbontot di Pulau Jawa ini, ternyata masih terdapat persoalan yang perlu secara komprehensif yang masih perlu digali secara maksimal, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat sekalipun. Terlebih, potensi ekowisata yang dimiliki kawasan ini sangatlah kaya, sehingga perlu upaya kerja sama semua pihak untuk mendongkraknya potensi yang ada tersebut agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kini persoalan yang dihadapi, bukan karena tinggginya keinginan masyarakat datang ke kawasan ekowisata tersebut. Buruknya kondisi inftrastruktur serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan wisatawan, khususnya kalangan dengan tingkat pendapatan rendah, jelas menjadi kendala. Sehingga, image yang terbangun di masyarakat, kawasan tersebut hanya bagi dinikmati mereka yang berpenghasilan tinggi atau kaum elite. Hal itu cukup beralasan untuk bisa berwisata ke wilayah itu, pengunjung harus mempersiapkan biaya yang cukup besar, minimal 4 juta hanya untuk menyewa sebuah perahu nelayan dalam satu perjalanan atau menyeberang ke Pulau Peucang. Jika dihitung dalam satu orang ia harus menyediakan dana sebesar Rp 200.000 per orang. Belum lagi mereka harus mengeluarkan biaya penginapan dan lainnya. Bagi wisatawan berpenghasilan ekonomi menengah, biaya sebesar itu tidak lah terlalu tinggi. Namun, bagi mereka yang berpenghasilan rendah biaya sebesar terlalu mahal. Persoalan lain, untuk mempromosikan ekowisata Ujung Kolon, masih terkendala dengan buruknya akses infrastruktur yang masih belum memadai. Kondisi infrastruktur sepanjang 30 kilometer di kawasan Sumur menuju kawasan TNUK rusak cukup parah. Padahal, dengan akses infrastruktur jalan yang memadai, itu bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu. Terkait persoalan infrastruktur jalan tersebut, Pemerinta kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Anwari Husnira mengatakan, sepuluh tahun ke belakang sempat terjadi silang pendapat, dimana TNUK beranggapan jika jalan bagus akan merusak ekosistem yang ada akan mempermudah akses masuk ke hutan lindung. Namun, kata dia, hal itu anggapan yang tidak benar. Justru, kata dia, saat ini pemerintah bersinergi dengan TNUK meningkatkan keunggulan Ujung Kulon, dengan memaksimalkannya upaya perbaikan infastruktur jalan secara bertahap. "Sempat dibangun, tapi jalan ada di pinggir laut, mudah rusak. Caranya emang mesti dicor," ujarnya yang ikut dalam acara media trip Balai TNUK. Menurut dia, memang sempat ada perubahan status jalan milik Kabupaten Pandeglang menjadi nasional. Seperti status Jalan Cibaliung ke Sumur misalnya, menjadi nasional. Namun, kata dia, sekarang tidak ada anggaran pembangunan, hanya ada yang sifatnya pemeliharaan. Menurut dia, pihak pemkab terus memaksimalkan, karena manfaatnya juga memang untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat juga."Untuk menuju ekowisata, kita memang perlu mempersiapkan infrastrukturnya. Termasuk para pejabatnya juga didorong agar turut mempromosikan. Misal, mereka sering datang ke sini (Ujung Kulon)," ujarnya. Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana memaparkan, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi terkait persoalan ini, baik ke pemerintah provinsi, maupun pusat melalui kementerian untuk membangun jalan TNUK yang rusak parah itu. "Bukan saja Pemda, ini harus bersinergi dengan pusat, provinsi dan kabupaten supaya akses jalan yang bagus bisa terealisasikan," tuturnya. Sementara itu, Kepala Balai TNUK Mamat Rahmat menegaskan, anggapan TNUK menghalang-halangi pembangunan jalan tidaklah benar. Ia membantah atas dugaan yang dimaksud. "Justru kami mendukung Ujung Kulon dengan jalan bagus. Aksesibilitas tinggi, maka roda perekonomian meningkat," ucapnya. Menghadapi wilayah Ujung Kulon menjadi wilayah ekowisata ini juga harus dipersiapkan secara matang, agar nantinya ketika wisatawan yang datang juga tetap bisa mengikuti aturan yang ditetapkan pihak TNUK. Yaitu tidak bisa datang sembarangan ke tempat yang merupakan zona terlarang. "Intinya harus disertai dengan kesadaran masyarakat (wisatawan) akan pentingnya menjaga hutan lindung bersama-sama. Soal keseriusan kami infrastruktur jalan rusak diperbaiki, TNUK telah menyurati Bupati Pandeglang agar Jalan Sumur ke Ujung Jaya yang jaraknya 30 km bisa segera diperbaiki," tuturnya.(Galuh Malpiana)***
-
Selasa, 21 Mei 2024 -
Network
-
