Hari UMKM Nasional, Sebut Kontribusi UMKM pada PDB 2020 Capai Ribuan Triliun, Wapres Ajak Lakukan Hal Ini

12 Agustus 2021, 20:03 WIB
Ilustrasi UMKM. /

KABAR BANTEN – Wakil Presiden atau Wapres KH Maruf Amin menyebut bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terhadap Produk Domestic Brutto (PDB) sebesar 61,07 persen.

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 mencatat bahwa UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai lebih dari Rp8.500 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wapres KH Ma’ruf Amin pada peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2021, Kamis, 12 Agustus 2021.

“Selamat Hari UMKM Nasional tahun 2021. Teriring doa semoga para pelaku UMKM sebagai garda terdepan kebangkitan dan inklusivitas ekonomi, meraih keberhasilan dalam upaya bersama mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,” ujar KH Ma’ruf Amin seperti dikutip Kabar Banten dari akun instagram pribadianya @kyai_marufamin, Kamis, 12 Agustus 2021.

Baca Juga: Dukung UMKM Naik Kelas, Dinkopukmperindag Siapkan Klinik Khusus, 3 Item ini akan Jadi Program Unggulan

Wapres menyampaikan bahwa dirinya optimis dengan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan UMKM mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total nilai investasi,” ujarnya.

Selama pandemi yang telah berlangsung hampir 1,5 tahun ini, kata dia, pihaknya melihat UMKM semakin terintegrasi dengan relung-relung ekonomi nasional.

“Pandemi memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM, namun pandemi juga membawa dampak positif. Salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM,” ujar Wapres.

Baca Juga: Penawaran Pinjaman Online Marak, OJK Imbau Masyarakat Hati-hati, Begini Modusnya

Wapres mengatakan, di era disrupsi ini, digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi.

Namun, kata dia, digitalisasi UMKM ini harus diimbangi dengan dua prasyarat, yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha UMKM dan dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM.

“Untuk itu, saya mengajak semua elemen bangsa untuk terus meningkatkan komitmen bersama untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produknya,” ujarnya.

Baca Juga: 11 Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dan Fintech Lending Legal, Kenali! agar Tidak Terjebak dan Dirugikan

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan pentingnya mengedepankan upaya integrasi kebijakan pengembangan UMKM dari berbagai stakeholder dalam menjawab tantangan UMKM.

Upaya tersebut meliputi pendampingan, perizinan, sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan, akses pasar ekspor, kemitraan dalam rantai pasok industri dan rantai nilai global, konsolidasi pengelolaan logistik, serta digitalisasi. 

Teten mendorong UMKM agar terus beradaptasi dan bertransformasi meskipun di tengah pandemi yang berdampak signifikan bagi pelaku UMKM. 

“Di tengah tantangan dan disrupsi akibat pandemi, penting bagi untuk UMKM tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil senantiasa berinovasi,” ujar Teten Masduki dalam keterangan pers Kemenkop UKM, Kamis, 12 Agustus 2021. 

Baca Juga: Investasi dan Pinjaman Online Ilegal di Banten Capai 3.193, Lakukan Penindakan, OJK Banten Bentuk Satgas

Menurut Teten, selama pandemi, UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi, termasuk di antaranya transformasi digital. Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha oleh BPS mencatat dari 15 setiap 100 perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha selama pandemi.

“Tren perdagangan secara online juga membantu UMKM untuk bertahan dan tumbuh selama pandemi,” katanya. 

World Bank (2021) menyebutkan 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. 

Teten mengatakan, saat ini upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan, dari total anggaran PEN 2021 Rp744,75 triliun, 21 persennya atau Rp161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM.

Di antaranya adalah BPUM senilai Rp1,2 juta untuk 12,8 Juta usaha mikro, serta tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dengan alokasi anggaran sementara Rp3,45 triliun. 

Baca Juga: Perizinan Berusaha di Indonesia, Pemerintah Terapkan Kebijakan Baru, Ini yang Dikedepankan

Agenda transformasi Kementerian Koperasi dan UKM adalah transformasi dari usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai global dan ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. 

Transformasi menuju UMKM masa depan, kata dia, membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder. 

“Keseluruhan elemen ekosistem ini akan dihadirkan di Smesco, di antaranya meliputi konsolidasi  inovasi pembiayaan Himbara hingga LPDB, akses pasar ekspor, kemitraan rantai pasok industri, fulfillment center, cloud kitchen, hingga laboratorium UMKM di Smesco Labo,” ujar Teten. ***

Editor: Kasiridho

Sumber: Instagram @kyai_marufamin

Tags

Terkini

Terpopuler